Jakarta, Aktual.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai melakukan tindakan deparpolisasi karena memutuskan untuk maju menggunakan jalur independen di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan deparpolisasi adalah sebuah wacana yang sangat keliru. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.
“Jadi demokrasi itu wajib ada partai politik. Itu di seluruh dunia berlaku. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Sehingga kalau ada yang kurang baik dari partai politik, ya partai politik yang harus diperbaiki,” ujar Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
“Jadi kalau ada yang mengatakan deparpolisasi, itu tidak mengerti apa itu demokrasi,” sambungnya.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, deparpolisasi justru bisa mengarah kepada sikap otoritarianisme dan totalitarianisme. Fadli mengungkapkan totalitarianisme dan otoritarianisme itu dibangun karena tidak ada kekuasaan dari sebuah wadah demokrasi yang paling penting, yaitu partai politik.
“Karena di dalam partai politik adalah organisasi untuk melakukan suatu rekrutmen dari rakyat untuk mewakili rakyat,” tegasnya.
Menyinggung soal Ahok yang maju sebagai calon dari independen, Fadli menyerahkan hal itu kepada yang bersangkutan.
“Kalau itu hak dia (Ahok) terserah. Siapapun setiap individu sudah ada jalurnya. Istilah deparpolisasi itu kan adalah usaha meniadakan partai politik. Tapi kalau mau melakukan suatu kontestasi melalui jalur independen kan memang disediakan undang-undang kita,” katanya.
Fadli menambahkan, calon gubernur DKI yang akan diusung Partai Gerindra mengikuti mekanisme partai yang berlaku.
“Itu nanti ada mekanismenya, ada proses penjaringan. Saya kira harus ada suatu koalisi karena Gerindra kalau mencalonkan juga butuh ada sejumlah kursi lagi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
