Jakarta, Aktual.co —Rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menarik personel TNI/ Polri untuk dipekerjakan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, tak dipercaya demi perbaikan semata.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Chrisbiantoro, menduga Ahok sedang berupaya cari simpati dari kalangan TNI/ Polri saja. Mengingat posisi Ahok saat ini di Jakarta sedang tak benar-benar aman. “Iya dia seperti sedang cari simpati saja sih menurut saya, ketika posisinya saat ini sedang terancam,” ujar Chris, kepada Aktual.co, Sabtu (18/4).
Kata dia, kalau memang benar alasan Ahok lakukan itu lantaran anggap kinerja Satpol PP dan Dishub DKI tidak kredibel, harusnya dilakukan pembenahan terhadap anggota yang bersangkutan saja. “Bukannya malah membawa-bawa TNI masuk ranah sipil seperti itu,” ujar dia.
Dengan melibatkan TNI/ Polri untuk bertugas di Satpol PP dan Dishub DKI, Chris menilai akan sulit nantinya jalur tanggung jawab bila ada pelanggaran yang dilakukan. “Apa Ahok mau tanggung jawab kalau ada pelanggaran si anggota TNI dalam bertugas nanti? atau malah TNI juga yang tanggung jawab? Kan jadi ngga jelas nantinya,” ucap dia.
Sambung Chris, jika benar TNI dilibatkan untuk tugas penertiban-penertiban seperti yang biasa dilakukan Satpol PP itu akan menimbulkan masalah baru. “Karena mereka tidak dilatih untuk mencipta ketertiban sipil,” ujar dia.
Ucapan Ahok yang menyebut ‘pendapatan’ anggota TNI bakal lebih baik jika bekerja sebagai pegawai honorarium sebagai Satpol PP pun dianggapnya sebagai ucapan yang melecehkan. “Tidak bisa Ahok bicara seperti itu, karena tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan dan bukan sesederhana di pikiran Ahok yang mengukur dari pendapatan gaji saja,” ucap dia.
Kemarin, Ahok memang mengatakan jika gunakan TNI, kinerja Satpol PP bakal lebih baik dan lebih murah biayanya. Dia mencontohkan, jika anggota TNI-Polri per orang dibayar sebesar Rp250.000/ hari. Maka total anggaran yang dikeluarkan selama 20 hari kerja sebesar Rp5 juta.
Sedangkan kalau pakai PNS DKI, gajinya Rp13 juta dan yang paling rendah Rp 9 juta dengan hari libur Sabtu- Minggu. “Kalau TNI-Polri kerja ‘full’ saja 30 hari bisa Rp 7,5 juta. Daripada jadi oknum jaga-jaga bar, cafe keamanan belum tentu dibayar segitu mahal, bisa Rp4-5 juta, lebih baik kita ada penghematan. Nah idenya itu,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
