Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata menginginkan agar kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tak diterapkan di DKI Jakarta, tapi bisa dimaksimalkan untuk dialokasikan di daerah lain.
Alasannya, di Jakarta saat ini sudah ada memiliki anggaran untuk program yang sistemnya serupa dengan KIP, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Kita liat aja, kita sih pengennya itu dipake ke daerah lain. Kita bilang sama Pak Jokowi kalau daerah lain lebih membutuhkan (KIP). Saya katakan (ke Jokowi) utamakan daerah lain aja dulu. Jakarta duitnya banyak,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Senin (3/11).
Diakui Ahok, sejauh ini penerapan KJP di Jakarta sendiri belum sepenuhnya efektif dalam segi nilai besaran biayanya. 
Namun untuk ketepatan sasaran, tingkat keakuratan KJP sudah tepat karena melibatkan pihak sekolah dalam menyeleksi siswa yang berhak mendapatkan KJP.
“KJP itu gak efektif karena nilainya gak mencukupi. Makanya kita mau ubah jadi beasiswa tahun depan. Tetapi datanya lebih valid karena ada keterlibatan pihak sekolah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan besarnya dana KJP untuk tahun 2013-2014, dijelaskan Lasro, dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun. Dana sebesar itu diperuntukan bagi 575.670 pelajar. 
Untuk pencairannya, dana KJP diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI sebagai penerima Dokumen Pengguna Anggaran (DPA). Dengan begitu pencairan KJP tergantung dari penerima DPA yaitu BPKD DKI. 
Dijelaskannya, besaran kucuran KJP setiap tahunnya untuk siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yakni besarnya Rp 180 ribu. 
Untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat sebesar Rp 210 ribu. Sedangkan untuk siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah (MA) sederajat menerima Rp 240 ribu. 
Sebagai informasi, KIP diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodom, Senin (3/11) kemarin di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara, pada pukul 11.30 WIB. Penerima kartu pintar mulai dari siswa di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
Sebanyak 18 kabupaten dan kota yang akan menerima kartu Indonesia pintar tahap awal yaitu Jembrana, Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.

()