Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta yang bakal dijadikan acuan dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan dengan adil dan objektif.
“Saya menjamin survei kebutuhan hidup layak yang sedang dilakukan adil dan juga akan dipertimbangkan perkiraan inflasi karena ini akan menjadi rujukan untuk penetapan upah minimum provinsi tahun depan,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/10).
Ia menjamin pelaksanaan survei yang berlangsung dari Februari sampai Oktober tersebut berlangsung dengan objektif, mendata 60 komponen harga kebutuhan pokok di pasar dan akan diambil harga rata-rata tertinggi.
Berdasarkan penghitungan terakhir angka kebutuhan hidup layak di Ibu Kota untuk satu orang lajang mencapai Rp2,4 juta per bulan.
Terkait adanya permintaan dari sejumlah organisasi buruh agar dilakukan penyesuaian, Ahok mengatakan akan mengkaji ulang apakah komponen yang diusulkan untuk direvisi tersebut memang telah mengalami kenaikan harga.
Misalnya harga air yang ditetapkan Rp9.000 per bulan, berdasarkan survei ukurannya buruh menggunakan air ledeng, namun di lapangan banyak yang menggunakan air gerobak, bahkan untuk rumah susun lebih mahal, kata dia .
Survei KLH sebelumnya, kata Ahok, selalu berada di bawah UMP. Sehingga pemerintah akhirnya memaksakan agar sesuai.
“Akhirnya setelah itu penyesuaian upah minimum tidak terlalu tinggi karena angka kebutuhan hidup layak selalu diperbarui,” kata dia.

()