Jakarta, Aktual.com-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata sudah menghitung keuntungan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menuai kontroversi tersebut. Tidak main-main Ahok menyebut keuntungan dari proyek ini mencapai Rp 2700 Triliun.
Perhitungan itu disampaikan Ahok saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur pada tanggal 5 Februari 2013. Disebuah rapat yang dihadiri oleh sejumlah pihak. Salah satunya Dirut Jakarta Propertindo (Jakpro) Budi Karya Sumadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Dalam rapat itu Ahok mengatakan akan “menukar” izin reklamasi dengan kompensasi tambahan. Kompensasi itupun oleh Ahok sudah ditetapkan mulai dari pembiayaan revitalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, sampai pembangunan rumah susun dan biaya penggusuran.
Awalnya Ahok menawarkan ide pendanaan tersebut kepada BUMN yang memiliki izin prinsip reklamasi yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakpro. Ia juga mengatakan jika BUMD tidak bisa merealiasikan ide tersebut Ahok akan menarik semua izin reklamasi untuk diberikan kepada swasta yang mampu.
Tapi sebelum itu Ahok akan melelang jabatan Dirut BUMN terlebih dahulu. “Kalau pak Budi mengatakan tidak bisa segala macem, kalau ada yang bisa, kita juga akan lakukan lelang Dirut BUMD ini pak. Jadi siapapun yang bisa kasih kita duit ini anda jadi dirut, jadi kita tawarkan seperti itu,” ujarnya seperti dikutip, Rabu (21/9) dalam rekaman video yang beredar.
Berdasarkan hitungan Ahok jika tanah reklamasi per meter perseginya dijual dengan untung Rp10 juta saja, maka keuntungan yang dihasilkan Rp2.700 Triliun. Hitungan itu didapatkan dari biaya pengurukan yang diperkirakan akan menelan biaya Rp6-10 juta permeter. Sementara harga jual tanah di sekita pulau, seperti ia contohkan di Pantai Indah Kapuk sudah mencapai Rp20 juta permeter.
“Ini berapa hektar pak luarnya 2700 hektar berarti itu berapa, sekitar dua ribuan T pak, berarti Rp2700 T,” ujar Ahok.
Seperti diketahui proyek ini kemudian diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan tangkap tangan terhadap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi.
Belakangan diketahui PT Agung Podoro Land menjadi pihak yang mendanai sejumlah proyek pembangunan melalui skema pendanaan kontribusi tambahan. Ahok sempai mengatakan PT Agung Podomoro sudah mengeluarkan dana sebesar Rp2 Triliun untuk pembangunan rumah susun, jalan inspeksi sampai penggusuran.
Pada era Menteri Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli proyek reklamasi di pulau G yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra (MWS) anak usaha PT Agung Podomoro Landk sempat dihentikan. Namun kemudian Presiden Joko Widodo mencopot Rizal. Pasca lengsernya Rizal proyek ini diputuskan pemerintah untuk dilanjutkan.
Artikel ini ditulis oleh:
