Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memasuki mobilnya usai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7). Ahok diperiksa terkait proses pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt/16.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan menekankan bahwa mencuatnya kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pilkada DKI.

Justru pihak Ahok atau pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaitkan kasus reklamasi dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Seakan-akan, kasus reklamasi sengaja untuk menjegal Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem pada hajat demokrasi serentak Februari 2017 mendatang.

“Enggak ada urusan Pilkada, jangan dikecilkan,” tegas Alan, sapaannya, dalam Sidang Uji Terbuka ‘Skandal Reklamasi: Ahok Layak untuk Tersangka’ di Jakarta, Selasa (19/7).
Pegiat lingkungan, kelompok peduli Jakarta dan berbagai masyarakat lainnya, ucapnya, sebenarnya sejak awal menolak pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Hanya saja, penolakan seperti dianggap angin lalu. Jangankan mereka, beberapa petinggi di republik ini yang mengingatkan Ahok juga tidak digubris.
“Dilawan KKP, Susi tidak berdaya, Dilawan KLHK, kemudian dilawan Wapres, Menko Maritim mewakili pemerintah juga dilawan,” jelas Alan.
Disampaikan pula, investasi Komite Gabungan dimana tiga menteri ke lokasi reklamasi, berikut hasil/kesimpulannya tidak diindahkan oleh Ahok.
Di sisi lain, Alan menyoroti berbagai kelompok masyarakat Jakarta yang diam terkait reklamasi. Dari mahasiswa, tokoh kritis, termasuk media massa, mengambil sikap pasif dan tidak berani berseberangan dengan Ahok. Seakan-akan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak terjadi apa-apa.
“Undang-Undang jelas, aturannya jelas, apa lagi yang diabu-abukan,” demikian Alan.
(Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS