Jakarta, Aktual.co —Ucapan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menyebut sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti ‘pedagang glodok’, ternyata mau dipermasalahkan. Ahok sendiri yang meminta Badan Kehormatan DPRD untuk memanggil Prasetio atas ucapan yang dinilai Ahok bernada rasis.
Namun Wakil Ketua DPRD M Taufik memastikan BK DPRD DKI tidak akan memanggil Prasetio. Kata dia, BK punya aturan main sendiri, jadi tidak bisa disuruh-suruh begitu saja oleh seorang gubernur.
“(Ahok) Jangan nyuruh-nyuruh, termasuk nyuruh wartawan jangan meliput angket lagi,” sindir Taufik di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/3).
Politisi Gerindra ini mengatakan, meski Ahok seorang gubernur, namun dia tidak bisa mengintervensi atau memerintahkan DPRD menindaklajuti permasalahan etika yang diduga dilakukan anggota dewan. “Masa mau disuruh-suruh sama Ahok?” ujar dia.
Membela rekannya di Kebon Sirih, Taufik berpendapat pernyataan keras dari dewan ke publik merupakan ‘perlawanan’ atas tudingan yang dilontarkan Ahok.
“Ada sebab-akibatnya. Kalau (insiden) di Kemendagri karena spontanitas mengingatkan gubernur supaya jangan memaki-maki pejabat daerah di depan publik. Tapi dia (Ahok) bunyi terus,” ucap Taufik.
Sebelumnya, pernyataan Prasetio terlontar saat mendengar ‘ancaman’ Ahok untuk membatalkan memberikan password sistem e-budgeting jika DPRD DKI ternyata menolak membahas RAPBD 2015.
Padahal, sebelumnya Ahok sudah berjanji akan memberikan kunci untuk membuka sistem e-budgeting ke Pras. Tak hanya ke Pras, Ahok juga berjanji akan memberikan ke pimpinan dewan lainnya.
Tapi, Ahok berubah sikap saat dalam perkembangannya ternyata DPRD menolak bahas RAPBD 2015 dan mengembalikan ke Ahok untuk terbitkan Peraturan Gubernur dan gunakan APBD-P 2014 untuk tahun ini.
Kesal dengan plin-plannya Ahok, Prasetio pun mengingatkan agar Ahok jangan bersikap seperti ‘pedagang Glodok’ yang seperti lebih berpikir ‘untung-rugi’. “Gubernur itu mitra DPRD dan sudah diatur di Undang-Undang. Jangan dia seperti pengusaha glodok, beli engga mikir-mikir,” kata Pras, di DPRD DKI, Senin (23/3).
Artikel ini ditulis oleh:
