Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin penerapan sistem e-budgeting bakal membuat hasil audit DKI di tahun anggaran 2015 membaik.
Seperti yang sudah sering disampaikan dia, e-budgeting diklaimnya bakal mampu menekan potensi kebocoran anggaran akibat ulah oknum bawahannya yang korup.
“E-budgeting kan membuat lebih nyaman. Tapi kalau masalah serapan anggaran di Indonesia sudah lama, nggak semua (pegawai) benar kerja,” beber dia, di Balai Kota DKI, Senin (6/7).
Sementara itu, menanggapi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai banyaknya aset milik DKI yang lepas di kerjasama dengan pihak ketiga, Ahok mengaku siap layangkan gugatan hukum.
“Kalau nggak kita gugat ya renegoisasi ulang, supaya jelas dan putus. Ini kan perjanjian lama yang merugikan DKI,” dalihnya.
Diberitakan sebelumnya, BPK RI tidak yakin dengan kewajaran pencatatan aset milik Pemprov DKI dalam kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp3,58 triliun di APBD 2014 lalu.
Pencatatan dan pengamanan aset serta kemitraan dengan pihak ketiga itu oleh BPK dinilai kurang memadai. BPK menganggap, Pemprov DKI di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di 2014 untuk pengelolaan aset DKI terutama dengan kemitraan, masih lemah.
“Sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran pencatatannya dan beresiko terhadap keamanan aset milik Pemprov DKI,” ujar Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerdja Djanegara, saat membacakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Artikel ini ditulis oleh:
