Jakarta, Aktual.com — Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan kendala yang saat ini menunda penerapan ERP adalah terkait tarif. Yang diinginkan Pemprov, sambung Ahok, tarif ERP dapat disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melewati area ERP.
“Kita menginginkan ERP adalah untuk mengontrol jumlah kendaraan di sebuah jalan bukan pajak. Bukan seperti tol. Jadi kalau retribusi, enggak bisa naik turun (tarif). Saya kan maunya begini, mobil yang lewatnya sedikit turunin harganya. Kalau banyak yang lewat naikin harganya,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/8).
Selain kendala tarif, aturan soal penentuan dan keberanian Dinas untuk menjalankan ERP masih diragukan Ahok.
“Sekarang rata-rata pejabat kita itu takut berbuat salah. makanya saya cari orang yang sedang tak takut-takut, tidak punya masa lalu. Kalau kamu dari orang perhubungan, kamu pasti takut,” ungkapnya.
Untuk itu, Ahok pun melakukan perombakan di Dinas Peruhubungan dengan memilih Kepala Dinasnya yang bukan berasal dari perhubungan.
Seperti diketahui, dua perusahaan asing telah melakukan uji coba mesin ERP di dua ruas jalan yang berbeda di Jakarta, yakni di Jalan Jenderal Sudirman oleh Kapsch asal Swedia dan di Jalan Rasuna Said, Kuningan oleh Q-Free asal Norwegia.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, kendala yang dihadapi, yaitu diketahui masih banyak kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor hasil modifikasi, sehingga tidak dapat teridentifikasi oleh mesin ERP.
Rencananya, area penerapan ERP akan dibagi menjadi tiga. Area I meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M, serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan. Area II, yakni Dukuh Atas-Manggarai-Matraman-Gunung Sahari serta Jatinegara-Kampung Melayu-Casablanca-Jalan Prof dr.Satrio-Tanah Abang.
Sedangkan, Area III terdiri atas Grogol-Roxi-Harmoni, Tomang-Harmoni-Pasar Baru, Cempaka Putih-Senen-Gambir, Cawang -Pluit -Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok dan Sunter-Kemayoran.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
