Jakarta, Aktual.co —Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI diprediksi tidak akan lebih dari sekitar 10 persen, atau di bawah Rp3 juta rupiah. 
Angka itu didapat setelah diprediksi dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI sebesar Rp2,4 juta dan dengan memperkirakan inflasi.
“Kita sudah putuskan KHL kita berapa inflasi berapa, kalau KHL Rp2,4 juta paling Rp2,7 juta lah jatuhnya UMP dengan perkiraan itu,” ujar Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Rabu (5/11).
Dengan begitu, tuntutan buruh untuk menetapkan UMP sebesar Rp3,7 juta tidak akan dipenuhi. 
Ahok sendiri mengaku konsisten dalam menetapkan UMP. Dicontohkannya, di tahun 2012 lalu, pihak Pemprov DKI menaikkan UMP hampir 43 persen karena penetapan UMP sebelumnya berada di bawah KHL. Akibatnya, saat itu banyak pengusaha yang protes.
“Inget gak 2012 kita naikin hampir 43 persen? Itu bukan karena didesak buruh. Tetapi karena lima tahun terakhir itu gajinya lebih kecil dari KHL, buruh dizholimi. Saya gak terima. Inget gak kata-kata saya sampai Apindo marah ? Emang buruh itu budak, kamu kasih gaji di bawah KHL? Saya konsisten kok dengan omongan saya. Kalau perbudakan saya gak terima,” ujarnya.
Namun untuk penetapan UMP kali ini, Ahok mengakui penetapannya tidak jauh berbeda dengan KHL sebesar Rp2,4 juta. 

()