Jakarta, Aktual.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa mengatakan, tuduhan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima aliran dana pengembang untuk menjadi presiden adalah tuduhan yang serius dan mesti dijawab oleh Jokowi.
“Seharusnya Jokowi mengklarifikasi,” ucap dia kepada Aktual, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
Pasalnya, jika hal tersebut tidak diklarifikasi maka akan menjadi preseden buruk bagi Jokowi sebagai Kepala Negara.
“Itu tuduhan serius terhadap Presiden kita, Joko Widodo,” kata dia.
Entah betul atau tidak apa yang dinyatakan oleh Ahok, Alghif mengatakan, pihaknya tidak ingin terlibat jauh dalam urusan politik. Meski begitu, ia menyatakan bahwa semestinya sebagai pejabat publik tidak menggunakan jabatannya untuk memperoleh manfaat pribadi.
“Bagi kita, seorang pejabat publik tidak bisa manfaatkan jabatan politiknya. Katakanlah di mau jadi gubernur kembali atau jadi presiden sekalipun,” tutur dia.
“Siapapun pejabat publik tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik. Dia harus mementingkan publik,” tandas Alghif.
Seperti diketahui, beredar video di Youtube dimana Ahok sedang melakukan ralat dengan PT Jakarta Propertindo di Balaikota DKI Jakarta pada 26 Mei 2015 lalu.
“Saya pengen bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau ngandalin APBD, saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak,” kata Ahok di video yang diunggah oleh Humas Pemprov DKI di Youtube. (Agung Rizki)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
