Jakarta, Aktual.co —Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono yang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di pengadaan bus Transjakarta dalam persidangan menyebut ada pejabat Pemerintah Provinsi (DKI) lain yang harusnya ikut terkait dalam kasus yang menjeratnya.
Menanggapi pernyataan yang dilontarkan mantan anak buahnya itu, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru menganggap itu bagus. Karena para pejabat yang namanya ikut disebut-sebut bisa membuktikan benar tidaknya tudingan Udar di pengadilan saat diperiksa.
“Bagus sekali saya pikir, karena di pengadilan itu semua yang disampaikan akan dicatat. Jadi bukan fitnah, bukan gosip. Jadi kalau salah bisa digugat balik,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Senin (3/11) kemarin.
Pernyataan Udar, kata Ahok, juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk menguji pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Pemprov DKI untuk berani ke pengadilan dan membuktikan bahwa kinerja yang telah dilakukan selama itu berada dalam jalur yang benar.
“Kita juga pengen pejabat berani untuk ke pengadilan. Biar diadu saja.”
Sebagai informasi, Mei lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka dugaan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun, dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler Rp 500 miliar.
Selain Udar, ada enam tersangka lain dalam kasus itu. Di antaranya terdapat pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Tersangka-tersangka tersebut adalah Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris Dishub DKI) Drajad Adhyaksa, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi (Kepala Seksi UPT Angkutan Perairan dan Pelabuhan) Setiyo Tuhu, Dirut PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang) Budi Susanto, Dirut PT Ifani Dewi Agus Sudiarso, dan Dirut PT Korindo Motors Chen Chong Kyeon.
Udar juga sempat menyebut nama Presiden RI, Joko Widodo ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kala itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 
Pernyataan Udar pun disangkal Jokowi yang mengatakan bahwa pengadaan secara detail, eksekusi dan penggunaan anggaran pengadaan bus transjakarta berada di Dinas Perhubungan. Selaku gubernur, dirinya hanya memberikan pengarahan kepada Udar untuk membeli bus.

()