Jakarta, aktual.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2).
Pertemuan dan jabat tangan antara Moeldoko dan AHY yang dilakukan sebelum Sidang Kabinet Paripurna, yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, menyita perhatian wartawan, lantaran sebelumnya keduanya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.
“Ini kan biasa saja. Namanya juga rekan kabinet, ini biasa,” kata Moeldoko kepada wartawan menanggapi pertemuan dan jabat tangannya dengan AHY, di Jakarta, Senin (26/2).
Moeldoko menekankan sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.
“Kerja tetap (tidak terganggu). Tidak ada alasan apa pun, kita berbicara efektivitas pemerintah,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait aduan masyarakat soal pertanahan.
Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono secara terpisah mengatakan dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju termasuk Moeldoko.
“Salaman saja tadi,” kata AHY.
AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi dirinya selaku menteri baru dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju.
“Ya biasa saja seperti orang bersalaman, nggak ada masalah,” ujarnya.
AHY mengatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP di masa-masa mendatang.
AHY menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.
“Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga, ujarnya.
Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.
Sedangkan saat ini, kata AHY, dirinya ingin fokus bersama anggota kabinet yang lain untuk menyukseskan pemerintahan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
