Jakarta, Aktual.com – Nama Puri Cikeas belakangan ini menjadi sorotan publik terkait aksi demo ricuh yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun sang anak yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merasa dituding menjadi dalang dibalik aksi demo ricuh ini.
Menkopolhukam Mahfud MD, angkat bicara soal tudingan dalang demo Omnibus Law yang dialamatkan kepada SBY dan AHY. Mahfud, melalui akun Twitternya, menanggapi kicauan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.
Andi Arief meminta pemerintah, untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa SBY dan AHY berada di balik demo UU Cipta Kerja.
“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” tulis Andi Arief seperti dikutip RRI, Rabu (14/10).
Mahfud pun menanggapi kicauan Andi tersebut. Ia menyebut pemerintah tak pernah menuding AHY dan SBY membiayai demo ricuh Omnibus Law atau dalang dibalik aksi rusuh tersebut. Menurutnya, tudingan kepada SBY dan AHY hanya ada di media sosial.
“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yang tak jelas,” kata Mahfud.
Sebelumnya SBY melalui akun Youtubenya, membantah bahwa ia membiayai aksi demo UU Cipta Kerja yang belakangan ini berakhir ricuh. Ia pun merasa heran, kepana dituding menjadi dalang dibalik aksi ini.
“Ya, enggak tahu saya, enggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya,” ujar SBY melalui akun YouTubenya.
SBY pun meminta pemerintah yaitu BIN, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mengungkap kepada publik siapa dalang demo Omnibus Law. Jika tidak diungkap, dikhawatirkan akan terjadi kebingungan publik.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
