Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dan badan usaha.
“Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik,” kata AHY kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).
Menurut AHY, pola kerja sama tersebut dinilai paling realistis untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional itu. Namun, ia menegaskan pembahasan terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY akan bertindak sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Peran tersebut, kata dia, penting untuk memastikan penanganan kawasan pesisir berjalan optimal.
“Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah konkret pembangunan giant sea wall serta perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” jelasnya.
Selain fokus pada proyek tanggul laut raksasa, AHY juga menegaskan dukungan Kemenko Infrastruktur terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi guna mendukung swasembada pangan, pembangunan jalan daerah untuk mempercepat distribusi logistik, hingga kajian lanjutan proyek kereta cepat.
“Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut. Terkait konektivitas juga demikian, saya rasa masih perlu waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Selain Didit, Presiden juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025.
