“Dulu, untuk menjadi menteri saja harus di kualifikasi dan rekomendasi KPK segala macem, bahkan heboh sekali waktu itu, dan pengurus Parpol tanpa syarat dan seterusnya, dan sekarang justru tidak tau saya,” papar dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah itu artinya sikap itu konsistensi presiden mullai dipertanyakan, ia tidak dalam posisi menyalahkan presiden.
“Saya tidak menyalahkan presiden, tapi dulu saya pernah inget dan rakyat pernah mendengar statmen (janji) seperti itu, apa kemudian statmennya sudah berubah atau ada pertimbangan yang lain, tentunya hanya pak presiden yang tau,” pungkasnya.
Untuk diingatkan kembali, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa sosok menteri yang dipilih untuk mengisi kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan. Hal itu dimaksudkan agar dapat benar-benar fokus mengurus urusan rakyat.
“Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar,” kata pria bernama lengkap Joko Widodo itu di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
