Jakarta, Aktual.com — Politikus Nasdem Akbar Faisal mengatakan bahwa dibangkitkannya kembali ingatan publik terhadap penyelesaian kasus dana bailout bank century sebesar Rp6,7 triliun bukan lantaran Darmin Nasution masuk kabinet Jokowi-JK.
“Tidak ada hubungannya, saya setiap bulan melakukan itu termasuk di ruang komisi. Saya selalu mempertanyakan KPK, sampai dimana Century. Jadi bagi saya tidak ada hubungannya, akan tetap saya pertanyakan terus,” ucap Akbar, di Jakarta, Rabu (19/8).
Ia mengakui, meski semua data dan dokumen terbuka secara gamblang, ada kekuatan yang membuat kasus ini terus dihambat.
“Ini kan sudah terlalu jelas, kasus ini sedemikian rupa dihambat, ini sudah telanjang (datanya). Padahal, bila mengikuti aturan perundang-undangan penyelenggaraan negara mengatakan penanggungjawab keuangan negara itu adalah presiden, pernah tidak presiden (SBY) diperiksa saat itu, kan tidak,” tegasnya.
Terlebih lagi, sambung Akbar, dalam putusan Budi Mulya di pengadilan tindak pidana korupsi menyebutkan sejumlah nama dari Boediono, Sri Mulyani yang turut serta merugikan negara, yang seharusnya langsung ditindaklanjuti oleh KPK.
“Iya, betul (harus ditindaklanjuti putusannya). Makannya kok cuma Budi Mulya doang hingga telak 15 tahun lagi,” ucap mantan deputi rumah transisi Jokowi-JK itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
