Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mendorong agar Musyawarah Nasional (Munas) segera dilaksanakan sebelum bulan Juni 2016.
Politisi senior Golkar itu menilai Partai berlambang Pohon Beringin tersebut bisa ‘babak belur’ jika pelaksanaan Munas rekonsiliasi dua melewati batas waktu Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
“Aburizal Bakrie dan Agung Laksono kan sepakat, Munas rekonsiliasi digelar pada 27 Mei 2016. Itu nggak boleh ditunda lagi. Golkar ‘babak belur’ jika Munas digelar melewati batas waktu SK Menkumham. Bisa tambah kacau (internal Golkar, red),” tutur Akbar, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (09/03).
Menurut ia, waktu ideal untuk menggelar Munas rekonsiliasi yaitu, akhir April 2016 (atau sebelum bulan suci Ramadhan). Namun, ia mengaku tak akan mempersoalkan jika Munas digelar pertengahan Mei atau Juni tahun ini.
“Yang penting, tidak lebih dari bulan Juni,” tegas Akbar
Lebih lanjut, Akbar menuturkan, jika munas rekonsiliasi tak terlaksana sebelum Juni 2016, maka Golkar tidak akan siap menghadapi Pilkada Serentak tahun 2017. Golkar, kata ia, akan mengulang sejarah kekalahan telak dalam perhelatan Pilkada Serentak.
“Jangan seperti Pilkada kemarin. Urutan partai-partai yang memperoleh suara nasional paling tinggi, Golkar itu nomor 9. Bayangkan itu,” cetusnya.
Oleh karena itu, Akbar meminta kesepakatan pelaksanaan Munas dijalankan secara konsisten, yakni menjaga semangat rekonsiliasi. Sebab, Munas rekonsiliasi merupakan momentum menyatukan seluruh kader Golkar yang mengalami konflik hampir dua tahun.
“Munas rekonsiliasi mengakomodir seluruh kader, maka penyelenggara munas-nya, ya SK Menkumham yang memperpanjang kepengurusan hasil munas Riau. Itu jelas semangatnya, rekonsiliatif,” kata ia menegaskan.
Meski begitu, Akbar tak menepis keberatan keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun, bila putusan MA dibawa ada dua masalah, yaitu apakah disetujui Kemenkumham dan apakah memenuhi semangat rekonsiliasi.
“Saya menilai, kalau itu yang dibawa, tidak memenuhi semangat rekonsiliasi,” tandas Mantan Ketua Umum Partai Golkar tahun 1998-2004 tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
