Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memberi tanggapan tentang Rapat Konsultasi (Rakon) Nasional Partai Golkar yang digelar di Bali beberapa waktu lalu di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (5/1). Akbar Tandjung berpendapat Golkar kubu Ical seharusnya mendengarkan sarannya menggelar Munas karena dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang memiliki wewenang memberikan pertimbangan dalam hal apapun. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung menyatakan tidak setuju penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.

Akbar merasa tidak pernah diajak berunding soal penunjukan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar.

“Kalau Aburizal meminta pendapat ke saya, saya akan menyampaikan mungkin masih ada tokoh lain untuk jadi ketua fraksi. Karena opini publiknya kan masih begitu seusai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan,” ujar Akbar Tandjung, di Jakarta, Kamis (7/1).

Akbar juga mempertanyakan perombakan fraksi yang dilakukan Novanto di DPR RI. Menurutnya, perombakan fraksi Golkar harus memenuhi tiga acuan, yakni perintah Ketua Umum, berdasarkan masukan anggota fraksi serta melihat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT).

“Pendapat saya ikuti saja mekanismenya,” kata Akbar.

Lebih jauh, dirinya hanya diajak berunding soal penunjukan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Novanto. Soal yang satu ini, Akbar mengaku sependapat dengan keputusan Aburizal karena ia diajak berunding.

“Penunjukan Ade Komaruddin adalah melalui musyawarah dengan para elit Golkar. Saat saya berdialog dengan Aburizal Bakrie soal pengisian jabatan Ketua DPR, kami sepakat yang paling pas itu Ade Komaruddin, tapi soal penunjukan Ketua Fraksi, itu tidak ada diskusi,” kata Akbar.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS