Jakarta, Aktual.com – Turunnya harga minyak dunia hingga di kisaran USD50 per barel membuat aktivitas dan investasi hulu migas nasional meredup, yang kemudian berdampak secara langsung terhadap daerah penghasil migas.
Bila selama ini daerah penghasil migas mengandalkan penerimaan dari sektor migas untuk pembiayaan pembangunan daerah, tetapi saat ini pemerintah daerah harus mencari alternatif lain untuk menambal defisit anggaran.
Oleh karena itu Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah meminta pemerintah pusat menyusun proyeksi APBN 2018 serealistis mungkin. Dengan demikian agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi dampak yang ada.
“Turunnya harga minya membuat pemerintah daerah penghasil minyak mengeluh kesulitan keuangan. Berkaitan dengan proyeksi APBN 2018 harus realistis agar pemerintah daerah menggali potensi yang ada untuk mengantisipasi defisit anggaran,” katanya kepada Aktual.com, Senin (10/7).
Selain itu dia meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menggali konten lokal untuk mengenjot penerimaan daerah.
“Pemerintah pusat harus mendorong konten lokal, apakah itu pariwisata atau yang lainnya untuk mendorong perekonomian daerah,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, penurunan investasi sektor hulu migas beberapa tahun belakangan ini telah membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terperosok. Pada tahun 2014, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir 4,1 persen, pada 2015 hanya 1,0 persen.
Begitupun Kabupaten Siak, dari 1,0 persen menjadi 0,2 persen dan Kabupaten Natuna pun mengalami hal yang sama, dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen. Selain itu menimpa juga kabupaten Bengkalis dan Kampar.
Kemudian pada Provisnsi Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,8 persen lalu menurun ke angka 1,9 persen. Musi Banyu Asin Provinsi sumsel juga begitu, dari 4,7 persen merosot ke angka 2,3 persen.
Demikian juga daerah penghasil migas pulau Kalimantan yakni Penajam Paser Utara. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi 4,4 persen pada 2015 tinggal 0,2 persen. Lalu Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat juga mengalami penurunan pertumbuhan. Pada 2014 sebesar 3,1 persen, namun 2015 tinggal 2,3 persen.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
