Jakarta, Aktual.com – Ahli Kelautan asal Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin, menyebut jika pelaksanaan reklamasi seolah telah mengakibatkan rasa kebangsaan para birokrat dan pejabat Indonesia tenggelam ke dasar laut.
Hal ini dikarenakan para pejabat di tanah air justru cenderung mengakomodir kepentingan bangsa asing dalam pelaksanaan proyek 17 pulau di Teluk Jakarta.
“Suara orang yang mendukung reklamasi ini tenggelam (kebangsaannya), enggak ada harga diri,” ungkap Muslim dalam sebuah diskusi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (2/11).
Meskipun pemerintah kerap berdalih, reklamasi Teluk Jakarta sudah direncanakan sejak terbitnya Keppres 52/1995 yang dikeluarkan pada era Soeharto, tapi Muslim beranggapan bahwa proyek ini justru dilanjutkan setelah adanya masukan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia untuk membangun Giant Sea Wall pada era kepemimpinan SBY.
Ia mengatakan bahwa saat itu politikus dan pengusaha asal Belanda menakuti-nakuti pemerintah Indonesia tentang keadaan Jakarta. Jakarta, dikatakan politikus dan pengusaha Belanda, lambat laun akan tenggelam jika tidak dibangun Giant Sea Wall.
Setelahnya, sejumlah pengusaha lokal pun memanfaatkan keadaan dengan menyelipkan proyek reklamasi di kawasan Teluk Jakarta.
“Yang didengar itu Belanda, padahal masukan bangsa Belanda itu ngawur,” jelas pemilik gelar doktor di bidang kelautan ini.
Parahnya, para pejabat Indonesia justru hanya ‘manggut-manggut’ saja dengan masukan tersebut. Menurutnya, para pejabat seolah tutup mata dengan motif para pengusaha di balik proyek tembok raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta.
Muslim pun menegaskan bahwa tembok raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta bukanlah solusi dari masalah yang dihadapi Jakarta. Lebih lanjut, ia justru melihat pemerintah sangat mengakomodir kepentingan pengusaha, alih-alih menghindarkan Jakarta dari ancaman banjir air pasang laut.
Di tempat yang sama, mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi, Sudirman Said menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha sudah di luar kepatutan. Senada dengan Muslim, ia pun tidak melihat adanya rasa kebangsaan pada para pejabat pemerintah terkait dengan masalah reklamasi.
“Jadi kalau ada yang membela reklamasi lebih semangat dari pengembangnya, menurut saya itu bagian dari menurunnya kepatutan dalam bernegara. Saya takut ini jadi tren,” tutupnya.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
