Jakarta, Aktual.com – Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini jika berlarut akan menyebabkan keresahan di masyarakat dan memperlebar jurang kemiskinan. Demikian seperti disampaikan Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Sidik F. Motik dalam dialog ekonomi yang digelar di Jakarta, Sabtu (13/6). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pameran iCRAFT 2015 yang akan dihadiri oleh pengamat ekonomi, Aviliani.
“Teorinya, untuk mempercepat pertumbuhan maka Pemerintah harus membuat kebijakan yang berdampak pada banyaknya transaksi ekonomi/ belanja masyarakat dan Pemerintah. Kebijakan seperti: sunset policy untuk pajak, mendorong pembiayaan untuk UMKM diyakini dapat merangsang pertumbuhan dunia usaha, disamping menunda kebijakan yang dapat membebani masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Sabtu (13/6).
Dalam upaya meningkatkan kesadaran nasional akan kecintaan dan penggunaan produk barang/ jasa dalam negeri, pihaknya meyakini bahwa penggelontoran pembiayaan UMKM (sebagaimana konsep Financial Inclusión) dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pun penerapan inklusi pembiayaan (financial inclusión) akan membuka akses masyarakat (termasuk yang miskin) kepada peningkatan kegiatan ekonominya. Dengan adanya penydiaan jasa keuangan seperti: tabungan, kredit, pembayaran, asuransi, akan membawa masyarakat yang awalnya “tidak bankable” menjadi “bankable”.
Konsep financial inclusion itu sendiri telah terdengar sejak awal tahun 2013, namun bagaimana konsep tersebut diterapkan di Indonesia hingga kini belum diketahui.
“Sebagaimana kita ketahui statistik Perbankan Maret 2015 tentang jumlah Bank (Bank Umum/ Syariah, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah) menunjukkan bahwa terdapat 1.858 Bank dengan jumlah kantor sebanyak 27.970 unit. Sedangkan data World Bank 2014 menyebutkan bahwa jumlah akun bank yang dimiliki penduduk Indonesia hanya sebesar 19,6% dari total populasi dan yang menyimpan di lembaga formal non bank sebesar 15,3%. Sementara data Kementrian UKM dan Koperasi tahun 2012 yang menyebutkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya mencapai 55.206.444 unit dan data BPS 2014 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk bekerja mencapai 118,2 juta jiwa. Dari data diatas jelas terlihat bahwa masyarakat Indonesia, baik Pengusaha Mikro dan Kecil maupun yang berstatus sebagai pekerja belum akrab dengan lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank,” paparnya.
Data lain juga menyebutkan tentang rendahnya penggunaan jasa finansial formal. Jumlah total pinjaman dari lembaga formal hanya sekitar 8,5% dari keseluruhan jumlah populasi dan jumlah pinjaman dari pihak nonformal seperti teman, keluarga atau rentenir mencapai 42,3%.
Dari data ini jelas terlihat bahwa masyarakat masih belum familiar terhadap Perbankan dan lembaga formal pembiayaan lainnya. Kondisi ini bisa terjadi karena Perbankan dan lembaga pembiayaan formal lain masih bersifat exclusive dan atau besarnya hambatan masyarakat untuk mengakses ke lembaga formal tersebut.
Yani Motik berharap dengan dilaksanakannya iCraft 2015 akan memberikan pengetahuan dan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui financial inclusion.
Artikel ini ditulis oleh:
