Yogyakarta, Aktual.com – Memasuki hari ketiga aksi mogok makan yang dilakukan aliansi Panama atau Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa di depan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin siang (11/4), bertambah dua orang.

“Total hingga hari ini sudah tujuh orang yang melakukan aksi mogok makan. Beberapa diantaranya sudah terbaring lemas, tapi kami tetap komit dengan aksi dan tuntutan kami hingga ada respon dari pemerintah,” tegas Rohiman, salah satu peserta aksi, kepada Aktual.com dilokasi mogok makan.

Mereka yang melakukan aksi keprihatinan ini antara lain Muhammad Risky (3 hari), Pasha (3 hari), Santos (2 hari), Ridho (3 hari), Onggo (3 hari), Uya (2 hari) dan Riky (1 hari). Kesemuanya bersama belasan mahasiswa lainnya berasal dari berbagai kampus yang ada di Yogyakarta seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Janabadra dan Universitas Widya Mataram.

Bentuk protes ini terus dilakukan sebagai sebuah cara kritik tanpa kekerasan, menuntut rasa keadilan pemerintah dalam membongkar sejelas-jelasnya dugaan kejahatan penggelapan pajak serta pencucian uang negara yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno, satu-satunya menteri dalam Kabinet Jokowi-JK yang namanya masuk dalam data skandal Panama Papers.

“Walaupun seandainya dia (Rini Soemarno) hanya dipindah atau berganti posisi, artinya dia tetap menjabat, tidak menutup kemungkinan bakal mengulang kembali apa yang telah dilakukan selama ini, tidak bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan sebagai seorang Menteri!” tegas Rohiman, menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan santer berhembus.

Ia kembali mengingatkan, agar gerakan-gerakan mahasiswa di daerah lain melakukan aksi serupa dengan tuntutan yang sama, bongkar skandal Panama Papers serta pecat dan tangkap Menteri BUMN Rini Soemarno, karena terbukti masuk daftar pengemplang pajak dan pelaku pencucian uang dalam yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri. Menurutnya, isu penting seperti ini jika tidak direspon secara masif, maka akan perlahan-lahan hilang tertimpa isu-isu lain.

Lebih lanjut dijelaskan, jumlah ‘uang gelap’ yang dimilki 2.961 orang dan badan usaha berbendera Indonesia yang berjumlah sebesar Rp11.400 triliun itu, sangat jauh melebihi total Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.936 trilliun.

“Apa yang ada dalam benak kita dengan uang sebesar itu, yang mestinya dibayar kepada negara?” tanya Rohiman.

Menurutnya, jika uang tersebut disita pemerintah Indonesia maka dapat digunakan untuk melunasi hutang negara per 2015 yang sebesar Rp4.376 trilliun. Jika seluruh uang tersebut dipakai untuk membangun Rumah Sakit dengan biaya Rp1 trilliun, maka negara akan memiliki tambahan 11.400 Rumah Sakit baru di seluruh Indonesia, atau 11.400 Kampus, atau 11.400 Sekolah dengan fasilitas lengkap, dan seterusnya.

()