Jakarta, Aktual.com – Permasalahan bangsa dinilai semakin tidak karuan. Setelah ada upaya kriminalisasi tokoh dan ulama beberapa waktu belakangan, permasalahan lain seperti korupsi pun seolah juga tak kalah mengkhawatirkan.

Beberapa eks aktivis 77/78 berkumpul dan buka suara dengan keadaan korupsi yang semakin mengganas. Korupsi berjamaah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan bukti praktek plutokratisme di Indonesia sudah parah.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6), mantan Ketua Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), S Indro Tjahyono, mengatakan, persoalan Indonesia saat ini sebenarnya bukan bagaimana Pancasila harus dipahami.

“Tetapi adanya fenomena plutokrasi, yakni para pemilik modal bisa seenaknya menentukan seluruh sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan, saat ini banyak orang yang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan strategis dalam pemerintahan. Pada lain pihak, terdapat orang-orang yang berdompet tebal dapat memesan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan mereka.

Dalam aksi tersebut mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan izin lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia yang diterbitkan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 23 Februari 2017. AKTUAL/Munzir
Petani Pegunungan Kendeng memasung kakinya dengan semen saat menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/3/2017). Dalam aksi tersebut mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan izin lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia yang diterbitkan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 23 Februari 2017. AKTUAL/Munzir

“Jual-beli vonis pengadilan yang merebak akhir-akhir ini adalah contoh yang aktual. Miliaran rupiah harus dikeluarkan untuk mengarahkan vonis akhir perkara di lembaga peradilan,” ucap Indro.

Praktik plutokrasi disebutnya menyingkirkan putra-putri terbaik bangsa yang sebenarnya pantas dan mumpuni untuk menempati jabatan-jabatan strategis di tanah air.

Ironisnya, putra-putri terbaik bangsa tersebut justru terus tersingkirkan oleh kepentingan pemilik modal yang menjadikan negara sebagai alat produksinya.

Sementara eks aktivis 78 asal Institut Perkebunan Bogor (IPB), Indra Adil, menyebut plutokratisme merupakan desain internasional. Melalui uang yang bersifat universal, negara asing melakukan subversi dan intervensi terhadap kedaulatan negara lain, termasuk Indonesia.

Eks aktivis 77/78 Dewan Mahasiswa dari kampus di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya dan Surabaya mengusulkan agenda untuk membangun peradaban baru yang lebar dan berorientasi pada sejarah dan nilai-nilai budaya Indonesia.

Utamanya musyawarah sebagai salah satu ciri khas Indonesia, untuk memecahkan persolan kehidupan. Dengan penekanan tetap membutuhkan kepemimpinan yang mampu memberi teladan tentang nilai-nilai tersebut sehingga mampu menghilangkan pragmatisme dan mentalitas instan di kalangan anak muda.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: