Jakarta, aktuak.com – Aktivis 98 menilai penyelesaian huru-hara di berbagai wilayah di Indonesia masih jauh panggang dari api. Alih-alih selesai, eskalasi huru-hara malah kian membesar. Sepanjang 25 tahun lebih era reformasi, baru dua hari terakhir aksi unjuk rasa – belakangan ditambah aksi perusakan fasilitas publik dan penjarahan, terjadi tidak mengenal waktu, dari pagi hingga pagi lagi.
“Aktivis 98, berpendapat meningkatnya eskalasi konflik di jalan dalam 48 jam terakhir hingga saat ini karena pemerintah tidak mendengar kemauan rakyat yang sudah muak dengan segala ketidakadilan yang terjadi secara telanjang di depan mata,” dikutip actual.com dari keterangan tertulis, Minggu (30/8).
Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar pandangn para aktivis 98 terkait aksi masa beberapa hari ini. Pertama, Polri sudah mengumumkan tujuh orang pelaku pembunuhan pengendara Ojek Online (Ojol) Affan Kurniawan. Tetapi dengan seluruh perilaku manipulatif Polri yang selama ini dirasakan masyarakat, rakyat sulit mempercayai bahwa tujuh orang anggota Brimob Polri inilah yang berada di Barakuda yang melindas Affan Kurniawan.
“Terlebih di media sosial sudah muncul keraguan rakyat tentang sosok pelaku yang disebut sebagai ‘pemeran pengganti’ dan bukan anggota Brimob yang berada dalam kendaran Rantis Barakuda nilik Brimob Polri saat melindas Affan dimalam naas.”
Baca Juga:
Uang Pajal Rakyat Diguyur ke Polri, Nyawa Affan Jadi Korban
Di sisi lain, Pidato Presiden Prabowo pada Jumat 29 Agustus 2025 yang seharusnya bisa menenangkan situasi, namun pidato tersebut malah menaikkan eskalasi kerusuhan hingga saat ini karena beberapa hal yang luput dari substansi, seperti : Ada ucapan duka cita, tetapi tidak ada penyebutna nama Affan Kurniawan sebagai bentuk personal touch “Bapak” kepada “anak”. Parahnya lagi tidak ada pengakuan terbuka tentang kegagalan negara dalam melindungi warganya.
Kemudian pidato Presiden Prabowo lebih fokus kepada kelompok yang ingin chaos, buka aparat pelaku pelindasan yang menjadi pemicu kerusuhan. Lagi-lagi rakyat yang dianggap bersalah. Sementara perilaku brutal apparat keamanan kepada rakyat tidak dilihat sebagai sebuah msalah sistemik yang sudah berurat berakar.
Dan tiba-tiba pidato bergeser ke ekonomi dan pembangunan. Luka rakyat justru ditenggelamkan di belakang jargon kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi dan pembangunan apa yang hendak digapai jika selalu rakyat yang jadi korban?
“Satu hal yang paling penting, Presiden Prabowo lupa bahawa akar masalah adalah kepongahan anggota DPR yang bersikeras menuntut berbagai tunjangan dengan angka fantastif di tengah derita rakyat yang semakin tertekan oleh kesulitan ekonomi dan pajak di segala bidang yang kian mencekik leher.”
Baca Juga:
Mengapa dan Siapa Dibalik Aksi Anarkis Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo?
Atas dasar itu, kami Aktivis 98 mendesak:
- Presiden Prabowo harus meminta Kapolri, Kabaharkam, dan Kapolda Metro Jaya mundur atau mencopot mereka dalam waktu 1×24 jam sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kekerasan dan pembunuhan yang selalu dilakukan berulang terhadap rakyat dan ketidakmampuan mengatasi eskalasi kerusuhan di lapangan secara presisi. Kami Aktivis 98 meyakini pencopotan Kapolri dan jajarannya yang bertanggung jawab langsung atas kematian kawan ojol Affan Kurniawan dan kerusuhan akan berimbas kepada menurunnya eskalasi kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Pencopotan Kapolri dan jajarannya adalah harga mati.
- Mendesak partai politik untuk memberhentikan sejumlah kadernya di DPR yang pongah dengan selalu menantang dan menghina rakyat dengan caranya masing-masing. Jika partai politik tidak segera mem-PA kadernya yang pongah, lebih baik partai politik itu membubarkan diri kaarena sudah menyakiti hati rakyat.
- Menjalankan agenda agenda reformasi total, termasuk reformasi di tubuh Polri.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
