Dari kiri ke kanan, Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, memgang senjata usai pemberian apresiasi untuk Kontingen TNI AD pemenang lomba tembak ASSAM dan AARM di Jakarta, Rabu (27/12/2017). PT Pingdad memberikan apresiasi atas prestasi kontingen penembak TNI AD yang menjadi juara umum pada lomba tembak internasional Australian Army Skill at Arms Meeting (ASSAM) dan ASEAN Armies Riffle Meet (AARM). AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Sejumlah aktivis dari lintas bidang mendesak agar partai politik tidak lagi menggoda perwira tinggi aktif dari TNI/Polri untuk memasuki dunia politik praktis. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Selasa (9/1) siang.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani menyebut masuknya perwira tinggi dalam dunia politik praktis di tanah air telah mencederai demokrasi dan merupakan kemunduran semangat reformasi tahun 1998.

“Salah satu semangat reformasi yang juga diperjuangkan oleh partai politik tahun 1998 adalah tidak melibatkan TNI/Polri di dalam politik praktis. Tetapi, sekarang tampaknya parpol kembali menggoda perwira TNI/Polri berpolitik praktis dengan mengusungnya di pilkada,” ujar Yati.

Ia beranggapan, ditariknya perwira aktif TNI/Polri ke dalam dunia politik praktis, terlebih jika dicalonkan dalam Pilkada, adalah sebuah indikasi gagalnya demokrasi di tanah air. Sebab, parpol merupakan pilar demokrasi yang diberi tugas untuk menghasil pemimpin-pemimpin bangsa.

“Di alam demokrasi, partai politik sudah semestinya tidak memberikan ruang bagi anggota TNI/Polri yang masih aktif untuk melakukan langkah-langkah politik dalam pilkada. Apalagi kalau partai politik proaktif mendekati anggota TNI/Polri untuk berpolitik praktis,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS