Jakarta, Aktual.co — Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memilih Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
Menurut salah satu aktivis dari Indonesia Coruption watch (ICW), Agus Sunaryanto, keterlibatan dua lembaga itu penting, mengingat luasnya kekuasaan Kapolri nantinya.
“Polri memiliki kekuatan besar, jangkauannya sampai kabupaten atau kota. Harus dipimpin oleh orang berintegritas bagus,” ujar dia, di Jakarta, Jumat (9/1).
Selain itu, mereka pun berharap Presiden Jokowi turut melibatkan Dirjen Pajak, dan Komnas HAM, untuk memberi masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
“Jangan seperti ketika memilih calon Jaksa Agung yang tanpa melibatkan KPK dan PPATK,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
