Jayapura, Aktual.com – Aktivis Lembaga Swada Masyarakat (LSM) dari Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Septer Manufandu mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota patut menanggapi serius upaya Kemdagri terapkan Kartu Identitas Anak (KIA) mulai 2016.
“Ini menurut saya merupakan bagian dari penataan kependudukan di Indonesia secara umum, jangan-jangan kita punya jumlah penduduk bukan 200 juta jiwa, bisa lebih atau kurang, sehingga dengan pendataan yang secara valid ini akan berikan jumlah pasti, berapa jumlah anak-anak usia 0 – 17 tahun,” katanya di Kota Jayapura, Selasa (16/2).
Septer Manufandu yang menduduki jabatan sebagai sekretaris eksekutif di LSM Jerat itu, mengemukakan bahwa pemerintah pusat ingin mempunyai data yang valid mulai dari kelompok umur 0 bulan hingga 5 tahun dan 5 tahun hingga 17, sehingga dikeluarkanlah Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA.
“Iya, kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk menata kependudukan di Indonesia khususnya di Papua, salah satunya berkaitan dengan KIA yang dibagi dalam dua kategori yakni 0 bulan hingga 5 tahun dan 5 tahun hingga 17 tahun,” katanya.
Di Papua, kata dia, pemerintah harus segera menyambut baik Permendagri tersebut karena dengan begitu bisa mendukung program pembangunan diberbagai bidang yang sedang digalakkan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program sosial lainnya.
“Saya pikir ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah baik di kabupaten dan provinsi, mengapa demikian? Supaya kemudian kita bisa mengetahui secara pasti berapa anak-anak umur 0 -5 dan 5 -17,” katanya.
“Dengan begitu, data penduduk yang valid dan akurat bisa didapatkan sehingga pemerintah bisa buat kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain tepat sasaran,” lanjutnya.
Karena dengan data yang valid atau akurat dipastikan berbagai program disejumlah bidang bisa terlaksana dengan maksimal.
“Kalau kita tidak punya data yang pasti berkaitan dengan jumlah penduduk anak maka sangat mungkim sekali kita akan kesulitan mengembangkan pendidikan, kesehatan dan pelayan sosial yang lain yang tepat sasaran,” katanya.
Apalagi, kata dia, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah dan ada tinggal di jalanan, sehingga hal ini perlu di data lewat program KIA.
“Dan isu anak jalanan ini bukan isu yang baru di Papua, tapi sudah ada, anak-anak yang tidak terdata tidak punya identitas, kemudian tinggal di beberapa tempat yang kumuh disini begitu. Kita harus dukung ini,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
