Jakarta, Aktual.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dinilai sejumlah kalangan termasuk pegiat antikorupsi seperti Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (Taktis) yang terdiri dari KontraS, ICW dan YLBHI tidak independen dan tak memuaskan lantaran berasal dari Partai Politik. Lantas Prasetyo pun didesak untuk mundur dari jabatannya.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengatakan seharusnya para aktivis anti korupsi mendukung penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan jajarannya.
“Aktivis anti korupsi malah berseberangan, seharusnya mendukung Kejagung. Kita justru berharap dukungan aktivis anti korupsi ketika menangani perkara korupsi,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (26/10).
“Kami sedang menangani beberapa kasus korupsi yang sasarannya bukan orang biasa,” tambahnya.
Prasetyo kembali mengungkit mengenai penanganan kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang lambat laun disebut menyeret dirinya. Malah Prasetyo menegaskan agar KPK mengungkap keseluruhannya.
“Ketika KPK OTT di PTUN Medan, ketika mereka mengatakan menangkap hakim dan panitera, saya sejak awal mengatakan ungkap tuntas. Saya apresiasi dan bahkan meminta dituntaskan kasus itu hingga ke dalangnya,” ungkap Prasetyo.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi (Taktis) yang terdiri dari KontraS, ICW, dan YLBHI menilai kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo selama setahun ke belakang, tidak memuaskan. Prasetyo pun didesak mundur.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/10) kemarin, dihadiri Koordinator KontraS Haris Azhar, Peneliti ICW Lola Easter dan Peneliti YLBHI Julius Ibrani.
Peneliti ICW Lola menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pergantian Prasetyo.
“Kami menyimpulkan bahwa HM Prasetyo gagal menjalankan mandat sebagai Jaksa Agung dalam menegakkan HAM dan memberantas korupsi di Indonesia. Presiden harus mengganti HM Prasetyo dengan figur lain yang lebih kredibel,” tegas Lola.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
