Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menghadiri acara Pengumuman Hasil Formatur Pengurus DPP Partai Golkar masa bakti 2016-2019 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016). Kepengurusan baru Partai Golkar disusun oleh tim formatur bersama Setya Novanto, yang terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar Periode 2016-2019 pada Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 15-17 Mei lalu.

Jakarta, Aktual.com- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku sejak didaulat menjadi pimpinan partai berlambang pohon beringin, ada bebarapa alasan dirinya untuk menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo.

Salah satunya, Golkar tak terbiasa berada diluar pemerintahan. Menurutnya, Partai Golkar didirikan bersama pemerintah.

“Kita bingung apakah penyeimbang, apakah pemerintahan. Waktu oposisi posisi kita berubah. Waktu jaman SBY punya 12 dubes sekarang hanya dua,” ujar Novanto dalam sambutannya di Musda DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Slipi, Jakarta, Minggu (19/6).

Kedua, ia menilai pada saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah memerlukan dukungan partai politik. Pasalnya, demi menstabilkan kondisi politik dan ekonomi nasional.

“Harapannya, dengan kita dukung pemerintah kita mengajak juga parpol lain untuk mendukung pemerintah,” tutur Ketua Fraksi di DPR ini.

Apalagi, kata Novanto, sekarang sedang dalam pembahasan APBN. Tentunya, penting untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK di DPR.

“Pemerintahan ini harus kuat dan efektif, yang didukung mayoritas parlemen agar agenda pembangunan berjalan baik,” tegas dia.

Selain itu, Novanto mengungkapkan bahwa program Jokowi-JK juga sejalan dengan visi kesejahteraan Partai Golkar di 2045.

“Jadi saya begitu terpilih bersama Sekjen Idrus Marham, Bendum Robert Kardinal dan Ketua Harian Nurdin Halid, juga Nurul Arifin di dampingi ketua pembina bertemu presiden. Kami dukung dengan itu alasannya. Kami juga akan sampaikan pada rapimnas yang akan datang,” ungkap Novanto.

Mantan Ketua DPR itu menambahkan Partai Golkar akan mengajak parpol pendukung pemerintah untuk mengawal kebijakan pemerintah baik di DPRD, DPR maupun di seluruh Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: