Oleh: Andi Sukmono*
Polarisasi bukan kecelakaan sosial. Ia hasil algoritma.
Polanya kini akrab. Potongan video menyebar cepat. Perdebatan pecah, kemarahan merebak. Versi utuh muncul kemudian dengan konteks berbeda. Namun opini telah terbentuk—reaksi mendahului refleksi.
Yang tampak sebagai persoalan kewarasan publik. Padahal, di baliknya bekerja arsitektur atensi: sistem algoritmik yang dirancang untuk memaksimalkan daya picu dan durasi tinggal.
Facebook Files yang dibuka Frances Haugen (2021) menunjukkan, Meta memahami dampak algoritmanya terhadap kohesi sosial. Namun desain sistem dibiarkan tetap bertumpu pada intensitas.
Sekitar 180 juta warga Indonesia, menurut laporan Digital 2026 oleh We Are Social, kini hidup dalam megaspora digital. Kita menyebutnya ruang digital karena infrastrukturnya dan ruang publik karena interaksinya.
Secara struktural, ia lebih tepat dipahami sebagai ruang komodifikasi. Model bisnis yang tidak hanya memperdagangkan perhatian manusia, tetapi juga membentuknya melalui sistem prediksi dan penguatan.
Ritmenya konstan—terlalu cepat bagi jeda, terlalu cepat bagi musyawarah.
Atrofi Intuisi dan Ekstremitas Sosial
Dalam ruang publik yang berpusat pada intensitas, realitas hadir sebagai hasil kurasi probabilistik. Legitimasi bergeser dari kedalaman makna menuju daya tarik emosional.
Audit algoritma oleh Smita Milli dan koleganya dari University of California Berkeley (2023) menemukan pola yang konsisten—sistem mengamplifikasi stimulus yang memecah belah karena paling efektif menahan perhatian.
Masalahnya, kehidupan bersama bukan mesin. Kebebasan memerlukan jangkar tanggung jawab; ekspresi membutuhkan pagar etis.
Ritme yang dipacu algoritma perlahan mengikis kemampuan menahan impuls. Di sanalah atrofi intuisi bermula: menyusutnya kedalaman refleksi ketika perhatian terus ditarik ke arah stimulus paling reaktif.
Pada skala jutaan interaksi, penyempitan horizon mengeras menjadi ekstremitas sosial—konsekuensi desain yang menggeser agonisme menjadi antagonisme.
Deformasi makna dan akumulasi kapital berjalan beriringan, namun tidak searah. Kerugian tersebar pada masyarakat, sementara keuntungan dikeruk segelintir platform global.
Krisis Kedaulatan Morfologis
Indonesia adalah keajaiban sosiologis: lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan terikat dalam simpul Bhinneka Tunggal Ika—kesediaan hidup bersama dalam perbedaan.
Selama hampir satu abad, keberagaman dirawat melalui tenggang rasa dan gotong royong: disiplin sosial yang tahu menjaga jarak tanpa kehilangan kedekatan, serta memelihara perbedaan tanpa membiarkannya retak menjadi perpecahan.
Algoritma atensi bekerja sebaliknya. Emosi berintensitas tinggi disusun dan diorkestrasi menjadi bahan bakar keterlibatan, membuat simpul kebangsaan perlahan kehilangan daya ikat.
Yang mengemuka bukan sekadar atrofi intuisi dan ekstremitas sosial. Lebih mendasar, krisis kedaulatan morfologis—bangsa kehilangan kuasa atas bentuk ruang publiknya.
Dalam arus itu, regulasi tanpa kapasitas membangun infrastruktur dan algoritma yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan hanya ilusi kedaulatan.
Menentukan Arah dengan Algoritma Pancasila
Jika ukuran membentuk arah, maka menentukan ukuran adalah keputusan peradaban.
Selama ini Pancasila lebih sering hadir sebagai rujukan normatif daripada parameter operasional. Ia diajarkan dan diucapkan, tetapi belum diterjemahkan menjadi logika sistem yang membentuk perilaku kolektif.
Di titik inilah Pancasila perlu dipahami sebagai kebutuhan arsitektural. Premisnya sederhana: sistem yang membentuk kehidupan bersama tidak dapat diserahkan pada satu metrik tunggal.
Algoritma Pancasila adalah prinsip desain yang menggeser tujuan sistem dari maksimalisasi intensitas menuju keseimbangan nilai: martabat manusia, keberagaman perspektif, kohesi sosial, dan tanggung jawab etis.
Secara operasional, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam desain sistem melalui pendekatan multi-objective optimization—sistem tidak lagi bergerak menuju satu tujuan tunggal, melainkan menyeimbangkan berbagai nilai secara bersamaan.
Friksi reflektif mengubah insentif sistem dari eksploitasi impuls menuju ruang deliberasi yang inklusif.
Tanpa keputusan menetapkan ukuran sendiri, masa depan Indonesia akan bergerak dalam ukuran asing yang buta terhadap Pancasila—di sanalah kemanusiaan yang adil dan beradab perlahan luruh, hingga tak lagi dikenali sebagai penuntun bersama.
* Penulis adalah Ketua Umum Yayasan AYO Indonesia
