Jakarta, Aktual.com — Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko menilai Pemerintah masih kesulitan dalam menerjemahkan kedaulatan pangan seperti yang dijanjikan dalam ‘Nawacita’, sebagai upaya perlindungan yang menyeluruh dengan menaruh unsur produksi sebagai hal utama serta kembali mengabaikan subyeknya.
“Bagaimana mungkin memberikan perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani dengan dana asuransi pertanian hanya sebesar 150 miliar rupiah per tahun,” demikian kata Tejo kepada Aktual.com, Jakarta, Kamis (15/10).
Di tempat yang sama, Koordinator Pokja Sawit ADS, Achmad Surambo mengatakan, meskipun sudah ada UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya perlindungan kawasan pangan justru tidak tersentuh.
“Malah proses perizinan, memberikan ruang untuk memperbesar ketimpangan yang ada, tidak ada pembatasan penguasaan lahan,” timpalnya.
“Kami melihat untuk sektor pertanian tidak dianggap hal yang penting sampai detik ini,” keluh Tejo menegaskan.
Artikel ini ditulis oleh:
