Jakarta, Aktual.com — Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat mempertanyakan penanganan asap di berbagai daerah pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pasalnya, kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap sudah berlangsung, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar serius menanganinya.
“Pemerintah, kalau mau serius datang kesana dan berkantor disana. Saya kira pemerintah tidak serius urusi kebakaran,” tegas Koordinator Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat, Abdan Syakura, dalam diskusi publik ‘Negara Darurat, Mahasiswa dan Pemuda Kemana?’ di Kantor Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Diskusi dihadiri beberapa elemen mahasiswa dan pemuda. Diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah IMM), Gerakan Pelajar Islam Indonesia (GPII), Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himmah Al Wasliyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan beberapa elemen lainnya.
Abdan yang juga Ketua Bidang Organisasi DPP IMM menambahkan, Jokowi seharusnya tidak terus-terusan melakukan pencitraan melalui berbagai kegiatan. Masa pencitraan, menurutnya sudah bukan tempatnya sebab posisinya sebagai Presiden RI.
Ia menyinggung tema yang diangkat dalam diskusi. Dimana kata ‘Negara Darurat’ ditulis dalam warna merah, sementara kata ‘Mahasiswa dan Pemuda Kemana?’ ditulis dalam warna hitam. Semestinya, dengan kondisi yang terus memburuk belakangan ini, semuanya ditulis dalam warna merah.
“Seharusnya bukan hanya negara yang merah, mahasiswa dan pemuda juga merah. Banyak masalahnya, hari ini saja ada 10.700 karyawan batubara di Kalimantan di-PHK, tapi tidak ada solusi dari negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan banyak sekali berwacana,” tegasnya.
Maksudnya, belakangan dunia kampus yang melahirkan mahasiswa tidak menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mereka hanya menekankan belajar belajar dan belajar dalam bentuk teori semata.
Artikel ini ditulis oleh:
