Selain itu, Sri Mulyani dinilai semakin panik menghadapi kenyataan bahwa sampai dengan September 2017 penerimaan pajak masih kurang 500 Trilyun lebih dari target, padahal waktunya tinggal kurang 3 bulan lagi .
Abdul Rachim memperkirakan sampai dengan akhir tahun pengumpulan pajak hanya akan mencapai sekirat 80 persen dari target. Buntutnya menteri Keuangan diperkirakan akan melakukan pemotongan anggaran lagi, karena opsi penambahan utang sudah tidak memungkinkan akibat defisit APBN nya sudah terlalu besar.
“Oleh karena itu dapat diduga bahwa pengajuan RUU PNBP ke DPR dengan target bisa disahkan menjadi UU tahun ini juga untuk menggenjot PNBP non Migas termasuk yang mengutip langsung dari masyarakat dari sektor pendidikan , kesehatan dan agama , nikah , cerai , rujuk dan sektor pelayanan publik lainnya,” ujar dia.
“Point yang paling penting dari kritik Rizal yang tidak mampu dicerna oleh pemikiran Nufransa dan bahkan oleh Sri Mulyani yang mengarahkan Nufransa adalah bahwa dalam Mukadimah UUD 45 disebutkan tujuan kemerdekaan itu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga Rizal mendesak bahwa saatnya sekarang kita melindungi sektor pendidikan , kesehatan dan hajat hidup masyarakat yang paling dasar seperti nikah, cerai, rujuk dan sektor pelayanan publik lainnya dari pungutan pungutan yang memberatkan , bahkan harus menggratiskan bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga bisa cerdas , sehat dan bahagia,” pungkas Abdul Rachim.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
