Jakarta, aktual.com – Eks Ketua BEM UGM, Rahman Toha, menilai bahwa maraknya demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan, baik secara prosedural maupun nonprosedural.
Menanggapi rencana aksi yang akan dilakukan oleh BEM SI Kerakyatan untuk menolak revisi UU TNI pada Kamis (27/3), Amang—sapaan akrab Rahman Toha—mengimbau agar demonstrasi dilakukan dengan damai.
“Kita semua berharap gerakan mahasiswa tidak dibangun dengan cara-cara kekerasan dan vandalisme, karena hal ini akan merugikan citra gerakan mahasiswa sendiri dan masyarakat. Gerakan mahasiswa harus tetap mawas dan mengedepankan karakter moral dan intelektualnya,” ujarnya.
Menurut Amang, salah satu karakter moral dan intelektual adalah keberanian membangun dialog. Ia menekankan bahwa mahasiswa sebaiknya mempertimbangkan jalur komunikasi selain aksi massa.
“Saya rasa lembaga-lembaga politik seperti DPR RI pun sudah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat. Tidak ada salahnya gerakan mahasiswa memanfaatkan hal ini untuk mendesak aspirasinya,” kata Amang.
Ia juga mengingatkan agar mahasiswa waspada terhadap pihak luar yang berpotensi memanfaatkan gerakan mereka untuk kepentingan tertentu. Salah satu cara menghindarinya adalah dengan menjauhi kekerasan dan vandalisme.
Terkait revisi UU TNI yang telah disahkan DPR RI, Amang berpendapat bahwa perubahan ini tidak menambah fungsi TNI, melainkan memperjelas posisi institusi tersebut dalam pemerintahan sipil. Ia menegaskan bahwa TNI tetap tidak terlibat dalam lembaga politik seperti DPR RI, DPD RI, atau DPRD.
Amang menjelaskan bahwa revisi ini mengatur kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh anggota TNI aktif, yang semuanya berada di bawah lembaga Kepresidenan. Dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, hal ini menghilangkan kemungkinan munculnya kembali konsep neo-dwifungsi TNI.
Ia juga menyoroti latar belakang Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan anggota TNI yang kini memahami proses demokrasi.
“Revisi UU TNI ini adalah jalan beliau mempertegas posisi TNI dalam pemerintahan sipilnya,” pungkas Amang.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
