Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah daerah itu bukan hanya milik Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat hingga Kepala Desa/Lurah. Pemerintah Daerah milik semua unsur yang ada di daerah.
Dari DPRD, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh agama. Tjahjo menekankan demikian terkait gelaran Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang.
“Mengamankan Pilkada Serentak Kepala Daerah 101, baik yang Provinsi atau Kabupaten/Kota harus koordinasi dengan instansi dan komponen yang tadi kami sampaikan,” katanya dalam Rakornas Pilkada Serentak di Jakarta, Selasa (31/1).
Disampaikan Tjahjo, sukses tidaknya hajat demokrasi lima tahunan daerah itu tercermin dari ada tidaknya politik uang. Kedua tercermin dari netralitas PNS dan jajaran Polisi serta TNI. Berikut keamanan selama gelaran Pilkada dan tingkat partisipasi masyarakat.
“Kemarin ada daerah di bawah 25 persen partisipasinya. Diskresi hukum harus tetap berjalan,” katanya.
Sinergisitas antar pihak sangat penting dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan Pilkada Serentak 2017. Soal pengamanan ini pula, Mendagri berharap Pemda turut membantu operasional bagi TNI dan Polri.
“Pejabat daerah, saya harap, walaupun anggaran sudah tercukupi, di daerah ada TNI dan Polri, mbok ya dikasih anggaran TNI dan Polri,” demikian Tjahjo.
Artikel ini ditulis oleh:
