Jakarta, Aktual.com – Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyerukan kepada cina dan Filipina, Rabu (31/8), untuk menaati keputusan pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan dan mengatakan tidak ada solusi militer atas masalah itu.
Pernyataan Kerry disela-sela kunjungannya ke India itu, dibuat menjelang pertemuan puncak G20 di Cina pada Minggu dan Senin yang bisa dibayangi oleh berbagai argumen, mulai dari sengketa wilayah hingga proteksionisme Cina, kata diplomat.
Pengadilan arbitrase di Den Haag pada Juli memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah atas Laut Cina Selatan. Cina mengabaikan kasus yang diajukan oleh Filipina itu dan menolak keputusannya.
“Amerika Serikat terus menyerukan kepada Cina dan Filipina untuk menaati keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat secara hukum kedua belah pihak,” kata Kerry dalam pertemuan dengan para mahasiswa di New Delhi.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang menjadi lintasan perdagangan senilai 5 triliun dolar per tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim atas wilayah tersebut.
Cina berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya atas Laut Tiongkok Selatan dan mengatakan tindakannya di kawasan itu, termasuk reklamasi lahan dan pembangunan landasan udara serta dermaga di atas karang, bersifat damai.
Cina menuduh AS dan sekutu-sekutunya di kawasan, seperti Jepang dan Australia, telah memicu ketegangan.
AS dan Jepang tidak memiliki klaim di kawasan itu dan mengatakan prioritas mereka adalah kebebasan navigasi.
Kerry mengatakan AS mendukung upaya diplomatik untuk memecahkan sengketa wilayah dimana “tidak ada solusi militer.”
“Kami juga tertarik untuk tidak memanas-manasi bara konflik namun mencoba mendorong para pihak memecahkan sengketa dan klaim mereka melalui proses hukum dan diplomasi,” kata Kerry.
AS dan India, dalam pernyataan bersama pada Selasa setelah pembicaraan mengenai keamanan, menegaskan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut Tiongkok Selatan.
Mereka mengatakan negara-negara harus menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan “menahan diri melakukan kegiatan yang bisa memperumit atau meningkatkan sengketa sehingga mempengaruhi perdamaian dan stabilitas”.
Filipina yang merupakan sekutu AS menyambut baik keputusan pengadilan pada Juli itu namun mereka tidak mau membuat marah Tiongkok.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia akan melakukan pembicaraan dengan Tiongkok mengenai masalah ini.
Duterte menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Laos yang juga akan dihadiri Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin, saat ditanya di Beijing apakah Li akan bertemu Duterte disana, mengatakan tidak jelas apakah pertemuan bilateral akan dilakukan.
Liu tidak merujuk langsung Amerika Serikat namun mengatakan bahwa campur tangan beberapa negara di luar kawasan merupakan tantangan bagi hubungan Tiongkok-ASEAN.
“Jujur, beberapa negara di luar kawasan ini tidak ingin melihat hubungan Tiongkok-ASEAN berkembang cepat dan menjadi begitu dekat. Beberapa orang, beberapa negara, terus menerus mencampuri perkembangan hubungan Tiongkok-ASEAN,” kata Liu.
(Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
