Oleh: Areng Permana*
MARI kita bicara jujur, tanpa basa-basi diplomatik yang membosankan. Kalau ada satu hal yang konsisten dalam konstelasi politik global selama beberapa dekade terakhir, itu adalah betapa elastisnya janji-janji yang keluar dari Washington.
Begitu elastisnya, sampai-sampai muncul guyonan getir di kalangan pengamat internasional: jika Amerika Serikat (AS) bilang “selamat pagi,” sebaiknya kamu cek jam tanganmu, jangan-jangan hari sudah malam.
Judul di atas mungkin terdengar hiperbolis—seribu tahun itu waktu yang sangat lama—namun jika melihat rekam jejaknya, rasa skeptisisme global terhadap mereka memang sudah mendarah daging hingga ke level seluler.
Kepercayaan adalah mata uang dalam hubungan internasional. Sayangnya, “Paman Sam” tampaknya lebih suka mencetak uang kertas daripada menjaga nilai kepercayaan tersebut. Dari Amerika Latin hingga Timur Tengah, bahkan sampai ke pintu rumah kita di Asia Tenggara, jejak langkah kebijakan luar negeri AS sering kali meninggalkan aroma pengkhianatan dan standar ganda yang menyengat.
Drama “Penculikan” Maduro: Ketika Kedaulatan Menjadi Opsional
Mari kita mulai dari halaman belakang mereka sendiri: Venezuela. Kita tidak sedang membela kebijakan ekonomi Nicolas Maduro yang kontroversial, tapi mari kita lihat bagaimana cara AS bermain. Upaya sistematis untuk melengserkan pemerintahan yang sah—mulai dari pengakuan terhadap “presiden tandingan” Juan Guaido yang kini terlupakan, hingga sayembara jutaan dolar untuk kepala Maduro—menunjukkan satu hal: bagi AS, hukum internasional hanyalah saran, bukan aturan.
Narasi yang dibangun adalah tentang “demokrasi,” namun metodenya lebih mirip operasi kartel atau film aksi kelas B. Upaya penangkapan atau “penculikan” politik terhadap pemimpin negara berdaulat adalah preseden berbahaya.
Jika mereka bisa melakukan itu pada Venezuela hanya karena urusan minyak dan ideologi, apa jaminannya mereka tidak akan melakukan hal serupa pada negara lain yang berani bilang “tidak”?.
Ini bukan soal Maduro, ini soal bagaimana AS merasa memiliki hak ilahi untuk menentukan siapa yang boleh memimpin sebuah negara di belahan dunia lain.
Iran dan Hobi Surprise Attack yang Merusak
Bergeser ke Timur Tengah, kita melihat pola yang sama namun dengan intensitas ledakan yang lebih tinggi. Iran telah menjadi sasaran empuk bagi politik domestik AS selama bertahun-tahun.
Ingat bagaimana kesepakatan nuklir JCPOA yang dibangun dengan keringat dingin selama bertahun-tahun dirobek begitu saja oleh satu tanda tangan presiden? Itu adalah bukti paling nyata bahwa kesepakatan dengan AS hanya berlaku selama presiden yang menandatanganinya masih menjabat. Setelah itu? Asta la Vista Baby!
Serangan mendadak, baik itu berupa pembunuhan jenderal tinggi di bandara negara ketiga atau serangan siber ke fasilitas infrastruktur, telah menjadi norma baru. Masalahnya, serangan-serangan ini sering kali dilakukan tanpa konsultasi dengan sekutu, apalagi mematuhi hukum perang internasional.
AS seolah-olah bermain catur sendirian di papan yang milik orang banyak. Bagaimana dunia bisa percaya pada janji deeskalasi jika di saat yang sama drone-drone mereka sudah mengunci koordinat target baru?
Tarif untuk Indonesia: Persahabatan yang Ada Harganya
Nah, sekarang mari kita bicara soal kita, Indonesia. Kita sering disebut sebagai “mitra strategis,” “negara demokrasi terbesar ketiga,” dan sederet pujian manis lainnya. Tapi jangan baper dulu. Di balik pujian itu, ada ancaman tarif yang selalu menggantung seperti pedang Damocles di atas ekspor kita.
Begitu kepentingan ekonomi domestik AS terganggu, atau jika kita mulai terlihat “terlalu dekat” dengan rival mereka, tiba-tiba muncul isu subsidi, hambatan perdagangan, hingga ancaman tarif tinggi untuk produk andalan kita seperti sawit atau tekstil. Ini adalah diplomasi transaksional yang paling kasar.
Mereka ingin kita menjadi sekutu dalam membendung kekuatan tertentu di kawasan, tapi mereka tidak segan mencekik ekonomi kita demi memenangkan suara petani di Midwest atau buruh pabrik di Rust Belt.
Persahabatan dengan AS itu seperti berlangganan aplikasi premium: fiturnya banyak, tapi biayanya mahal dan syarat serta ketentuannya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Standar Ganda di Palestina: Kemanusiaan yang Tebang Pilih
Mungkin luka yang paling dalam dan paling terlihat adalah dukungan tanpa syarat AS terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina oleh Israel. Di sini, retorika AS tentang “hak asasi manusia” dan “tatanan dunia berbasis aturan” runtuh berkeping-keping.
Dunia menyaksikan bagaimana ribuan nyawa melayang, infrastruktur sipil rata dengan tanah, dan hukum internasional dikangkangi. Apa reaksi Washington? Mengirimkan lebih banyak senjata, memberikan hak veto di PBB, dan memberikan perlindungan diplomatik yang absolut.
Bagaimana mungkin sebuah negara yang menguliahi dunia tentang kebebasan dan keadilan bisa menutup mata dengan begitu rapat terhadap penderitaan yang begitu nyata?
Dukungan ini membuktikan bahwa bagi AS, nilai sebuah nyawa tergantung pada siapa yang memegangnya. Jika pelanggaran dilakukan oleh musuh mereka, mereka akan berteriak “genosida” dan “kejahatan perang” dari puncak gunung.
Tapi, jika dilakukan oleh sekutu terdekat, mereka akan menyebutnya sebagai “hak untuk membela diri.” Standar ganda ini adalah paku terakhir di peti mati kredibilitas moral AS.
Mengapa 1.000 Tahun?
Judul artikel ini menyebut “1000 tahun” bukan tanpa alasan. Membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada saat menghancurkannya.
Ketika sebuah negara secara konsisten mengutamakan kepentingan jangka pendek dan politik elektoral di atas prinsip-prinsip universal, dunia mulai belajar untuk tidak lagi menggantungkan harapan pada mereka.
Kita sedang menuju dunia multipolar, di mana Washington bukan lagi satu-satunya kutub kekuatan. Negara-negara di Global South, termasuk Indonesia, mulai sadar bahwa diversifikasi hubungan itu bukan sekadar pilihan, tapi keharusan untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang yang sudah bocor.
Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa dalam politik internasional, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. AS telah menunjukkan berkali-kali bahwa kepentingan mereka adalah satu-satunya kompas moral yang mereka gunakan.
Bagi kita di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menavigasi hubungan ini dengan mata terbuka lebar. Jangan terbuai dengan janji investasi atau bantuan militer jika itu berarti kita harus menggadaikan kedaulatan atau integritas moral kita. Kita harus belajar untuk menjadi se-pragmatis mereka, tanpa harus kehilangan nurani seperti mereka.
Saya jadi teringat penrnyataan tokoh legendaris geopolitik Amerika Serikat Henry Kissinger yang pernah berkata:
“Menjadi musuh Amerika mungkin berbahaya, tetapi menjadi teman Amerika bisa berakibat fatal (To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal).”
Selama AS masih menggunakan standar ganda, membatalkan perjanjian sepihak, dan memaksakan kehendak melalui sanksi dan peluru, maka label “tak bisa dipercaya” itu akan terus melekat.
Mungkin tidak sampai seribu tahun, tapi jelas cukup lama bagi generasi mendatang untuk tetap waspada setiap kali “Paman Sam” datang mengetuk pintu dengan senyum lebarnya dan berkata Hello my Friend.
*Analis Geopolitik Institute of National Defense (INSIde)
