Direktur Eksekutif Lembaga Amensty Internasional Indonesia Usman Hamid. ANTARA/Darwin Fatir

Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan pengusutan Tragedi Kanjuruhan. Pasalnya ,menurut Usman, Presiden Jokowi bisa memastikan rekomendasi TGIPF, LPSK dan Komnas HAM dapat dilaksanakan.

“Presiden memiliki peran utama dalam memastikan tuntasnya kasus ini melalui penyelesaian yang benar dan seadil-adilnya. Apalagi rekomendasi TGIPF jelas menyebut bahwa gas air mata menjadi penyebab utama kematian massal dalam tragedi Kanjuruhan,” kata dia dalam keterangan yang diterima aktual.com, Minggu (16/10) pagi.

Usman pun menegaskan Laporan TGIPF, LPSK, dan Komnas HAM harus dilaksanakan. Laporan ketiga lembaga tersebut bisa meluruskan pernyataan kepolisian yang mengatakan korban tewas bukan karena gas air mata.

“Temuan TGIPF, dari hasil rekaman CCTV stadion, menyatakan situasi saat kejadian jauh lebih mengerikan dibandingkan yang diketahui umum. Ini semakin menegaskan bahwa aparat telah menggunakan kekuatan secara berlebihan, dan berlaku brutal,” jelas dia.

Seperti diketahui, Pada 14 Oktober 2022 kemarin, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan melaporkan hasil investigasi mereka kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. TGIPF yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa gas air mata adalah penyebab utama kematian massal dalam tragedi Kanjuruhan.

Dalam keterangannya, Menko Mahfud juga mengatakan, proses jatuhnya korban jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan media sosial. Gas air mata yang ditembakkan polisi membuat suporter panik, berhamburan dan berdesak-desakan menuju pintu keluar. Akibatnya, banyak suporter akhirnya meninggal, mengalami kecacatan fisik dan kondisi kritis di rumah sakit.

(Megel Jekson)