Solo, Aktual.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solo Anti Korupsi (AMSAK) melakukan aksi damai dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, Kamis (3/12).
Aksi damai yang dimulai dari depan Plasa Sriwedari menuju Balai Kota, pusat Pemerintahan Kota Solo, berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Menurut Koordinator aksi AMSAK, Yohanes Sugiyanta aksi damai tersebut juga untuk menyongsong Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2015.
“Kami memiliki tanggung jawab moral dan menuntut kepada Pemkot Solo, Panitia Pemilukada dan para penegak hukum menjamin pelaksanaan Pilkada di Solo sukses, damai tanpa intimidasi dan kekerasan,” tegas Yohanes kepada wartawan di sela-sela aksi.
“Dari berbagai fakta, masalah yang hangat dan berkembang adalah kasus sengketa kepemilikan hak guna bangunan (HGB) Sriwedari seluas 34.250 meter persegi di Jalan Slamet Riyadi,” terang dia.
Menurut keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN), jelas Yohanes, tanah sengketa itu dijadikan sebagai tanah negara dan bukan dikembalikan hak kepemilikannya kepada ahli waris sebagaimana yang diamanatkan oleh keputusan MA tahun 1983.
Tidak hanya sengketa tanah Sriwedari, massa juga mengkritisi kebijakan Pemkot yang menyelenggarakan proyek kegiatan terhadap Museum Radya Pustaka di atas tanah sengketa dengan menggunakan dana APBD maupun APBN.
Sementara itu, Mantan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota, mengaku bahwa apa yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat, yakni untuk melindungi cagar budaya.
Artikel ini ditulis oleh:
