Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak mengangkat kembali Menteri yang kinerjanya jeblok pada periode pertama Kabinet Kerja. Sebab, dampaknya akan merusak legacy Jokowi di mata rakyat, mengingat saat ini adalah periode terakhir massa kepemimpinannya.
Menurut Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan, salah satu Menteri yang kerap melakukan blunder adalah Luhut Binsar Panjaitan. Misalnya, sebut Herry, Luhut sempat cawe-cawe mengurusi persoalan BPJS Kesehatan yang bukan menjadi domain kerjanya.
“Memilih menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, LBP perlu ditertibkan, karena sering offside. Keluar dari jalur tugasnya, seperti kasus BPJS kesehatan. Seolah-olah dia seperti wapres,” ungkap pria yang karib disapa Heg itu, Selasa (22/10).
Terlebih lagi, lanjut Heg, dalam konteks BPJS Kesehatan, Luhut merekomendasikan perusahaan asuransi asal China untuk membantu sistem IT-nya.
“Hal ini sangat berbahaya, karena sama saja menyerahkan data seratusan juta peserta BPJS untuk digarap asuransi China,” tukas Heg.
Fakta lainnya yang menjadi alasan agar Luhut tidak diakomodir dalam Kabinet Kerja Jilid II adalah kinerja kemaritiman yang jeblok.
Artikel ini ditulis oleh:
