“Selama tiga tahun LBP menjabat Menko Maritim (2016-2019) dwelling time telah kembali ke 4 hari. Padahal Menko Kemaritiman sebelumnya sukses menurunkan dwelling time dari 7 hari ke 3,2 hari hanya dalam 11 bulan menjabat,” ungkap Heg.
Selain itu, sambung Heg, konflik kepentingan yang terlalu terang benderang. Separah-parahnya korupsi di era Orde Baru, menurut Heg, tidak ada pejabat setingkat menteri yang menggunakan pengaruhnya agar BUMN menyewa gedung milik pribadinya sebagai kantor, seperti yang dilakukan LBP terhadap BUMN Pertamina.
Selain itu, tanpa malu-malu LBP menggunakan pengaruhnya agar pemerintah memberi perhatian khusus (seperti sering meninjau lapangan dan kemudahan pajak) bagi IMIP Morowali, yang disinyalir masih bagian dari jaringan bisnisnya bersama grup pensiunan jenderal.
“Keberadaan LBP di Kabinet jelas merupakan gambaran paling sempurna dari berjalannya sistem oligarki politik-ekonomi di Indonesia,” tegas Heg.
Sejatinya, menurut Heg, para menteri harus saling berkordinasi dan bersinerji sehingga program pemerintah berjalan lancar. Heg-pun mengumpamakan kinerja para menteri dengan instrumen musik yang seirama.
“Jokowi perlu menteri yang seperti instrumen musik, semuanya bergerak. Tapi, kalau ada satu instrumen suaranya lebih keras, seperti terjadi pada LBP, harmoni akan terganggu. Untuk itu Pak Jokowi, ini periode terakhir Anda, jangan salah pilih Menteri,” tandas Heg.
Artikel ini ditulis oleh:
