Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kecam berbagai pihak atas sikapnya yang kerap melontarkan ‘ancaman’ kepada anak buah.
Namun, lagi-lagi Ahok memperlihatkan sikap tak mau dikritik. Dia mengklaim sikapnya yang kerap ‘mengancam’ bawahan justru efektif untuk menekan angka kebocoran anggaran di APBD DKI.
Kata dia, dengan sikapnya yang seperti itu, pengelolaan APBD DKI jadi lebih baik.
Dalam pembelaannya, Ahok mencontohkan pengerjaan sekolah dan gelanggang olah raga (GOR) yang bisa mencapai Rp40-50 miliar. “Atau bikin taman misalnya sampai Rp100 miliar satu wilayah,” kata Ahok, di Balai Kota DKI, Senin (3/8).
Setiap ditanya soal anggaran yang begitu besar, kata Ahok, dirinya semakin kesal. Lantaran bawahannya selalu melempar kesalahan kepada pihak swasta.
“Mereka (bawahannya) selalu berlindung, misalnya alasannya karena konsultan. Saya bilang itu konsultan ‘abal-abal’. Daripada ngaco saya tarik,” ucap Ahok.
Berbeda dengan pandangan Ahok, DPRD DKI justru menilai sikap Ahok yang kerap melontarkan ‘ancaman’ justru membuat para Kepala Dinas di DKI takut untuk bekerja. Hal itu pula yang dianggap jadi penyebab rendahnya serapan APBD 2015 sampai saat ini.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, sikap Ahok yang sering lontarkan ancaman ke bawahan justru hambat pembangunan di Jakarta. Sebab para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI jadi takut disalahkan dan dianggap lakukan korupsi. Akhirnya, ujar politisi Gerindra itu, mereka pun memilih tidak bekerja.
“Jadi wajar saja kalau penyerapan APBD 2015 masih di bawah 20 persen, karena tidak ada yang mau kerja. Kemudian, belum kerja sudah diancam dipecat,” kata dia.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat pun mengakui serapan APBD DKI 2015 minim akibat rendahnya kinerja pejabat Pemprov DKI lantaran takut dicopot dan dianggap korupsi.
Untuk itu, dia mencoba memotivasi para bawahannya, seperti Kepala Dinas, Lurah dan Camat di DKI agar tidak takut untuk bekerja.
“Untuk berani melaksanakan suatu program pembangunan di wilayahnya. Tidak boleh takut. Kalau dalam diri tidak ada niat melakukan korupsi ya berani saja,” ucap dia, Kamis (30/7).
Diketahui, masuk Semester II, per 29 Juli, serapan anggaran DKI baru 19,21 persen saja. Atau baru Rp12,22 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp63,65 triliun yang terserap.
Total nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 69,28 triliun. Terbagi dua, yakni belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
