Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah berupaya memperbaiki alur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antar kementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus, ke daerah yang minim produksinya.
Menurut Syahrul, yang terpenting adalah distribusi berjalan dengan lancar dengan mengidentifikasi dan melakukan pemetaan wilayah agar tidak ada wilayah yang mengalami defisit pangan.
“Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan,” kata Syahrul di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis (30/4).
Mentan menjelaskan perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan, sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali.
Ada pun 11 komoditas tersebut antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.
“Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman,” kata Mentan.
Selain itu, Mentan meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga.
Meski demikian, Syahrul membenarkan pernyataan Presiden terkait adanya sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok.
Kementan mencatat sampai bulan April ini, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi, salah satunya Kalimantan Tengah mengalami minus di atas 10 persen.
Kemudian ada dua provinsi yang defisitnya sampai 25 persen, yakni Bali dan Kalimantan Barat, sedangkan sisanya, yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25 persen.
“Setelah kita intervensi, artinya komoditas-komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit, maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali. Walaupun 2 di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih,” kata Mentan.
