Jakarta, Aktual.com — Keputusan pemerintah menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina dengan tetap menyertakan Total EP dan Inpex Jepang menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya, Kementerian ESDM memberikan partisipasi Interest 30% sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Total dan Inpex selama 50 tahun di Blok Mahakam.
Blok Mahakam pun mencekam setelah Federasi Serikat Pekerja Pertamina merasa terhina dan mengancam akan melakukan perenungan kreatif yang tentu ini sama dengan mogok kerja.
“Tidak bisa dibayangkan jika sehari saja karyawan pertamina mogok, terutama yang dibagian produksi dan distribusi, Indonesia pasti akan mencekam dan berpotensi menimbulkan kekacauan,” ujar direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (25/6).
Dirinya menghargai dan menghormati sikap Federasi Pekerja Pertamina yang ingin melakukan perenungan kreatif sambil bertanya kenapa Pertamina tidak diijinkan besar dan menjadi tuan di negara sendiri. Sebagai pegiat migas, dirinya mendukung upaya apa saja yang konstitusional untuk membesarkan pertamina, sehingga blok migas yang saat ini 85% dikuasai asing secara bertahap berpindah kepemilikannya kepada bangsa dibawah Pertamina.
“Ada baiknya presiden Joko Widodo segera bersikap dan mengevaluasi keputusan mentri ESDM yg menyerahkan 70% Blok Mahakam kepada pertamina dengan memerintahkan langsung melakukan revisi atas keputusan tersebut,” pintanya.
Presiden Jokowi sudah seharusnya memerintahkan Dirut Pertamina tidak perlu membagi saham pemilikan blok Mahakam kepada Total dan Inpex. Pertamina mampu kelola mahakam, Total dan Inpex sudah cukup kaya selama 50 Tahun dari blok mahakam.
“Demi ketahanan Energi, keputusan mentri ESDM terkait blok mahakam harus segera direvisi agar Pekerja Pertamina merasa terhormat dan tidak sampai mogok kerja atau melakukan perenungan kreatif. Serahkan mahakam 100% pada Pertamina tanpa basa basi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
