Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Penanggungjawab (Panitia Nasional) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika ke-60 Tahun 2015 menuai kritik. Sebab, umumnya penyelenggaraan hajat besar yang menghadirkan banyak negara dipegang oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Ini semua serba tertutup, seharusnya SC (Steering Comitte) atau panitia nasional dipegang Menlu Bu Retno Marsudi. Nah Walikota daerah (Ridwal Kamil) sebagai OC,” tegas Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit di Jakarta, Senin (13/4) kemarin.
Penunjukan Luhut diketahui dilakukan pemerintahan Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Sesuai Keppres yang ditetapkan pada 5 Februari tersebut, keberadaan Kemenlu dalam KTT Asia Afrika ‘hanya’ diberikan porsi sebagai Ketua Bidang Substansi.
Menurut Hendrajit, susunan kepanitiaan itu menimbulkan berbagai pertanyaan publik karena tidak umum. Apalagi, hingga kini pemerintah tidak pernah terbuka mengenai apa saja persiapan penyelenggaraan KAA. Dari hal-hal kecil seperti penggunaan logo hingga menyangkut pendanaan KAA.
Ia mengingatkan mengenai hal ini, sebab KAA merupakan ajang besar sekaligus pertaruhan kepemimpinan Presiden Jokowi. Bila diawali dengan penunjukan demikian, ia khawatir anggapan publik mendapatkan pembenaran dari Istana. Bahwa Jokowi disetir oleh pihak-pihak dilingkungan Istana.
Di sisi lain, KAA juga bisa menjadi ajang pembuktian pemerintahan Jokowi kepada rakyat Indonesia. Apakah mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan antek atau kepanjangan tangan kepentingan asing di Indonesia. KAA menjadi sarana masuknya kepentingan asing secara lebih masif.
“Kalau Presiden sadari, semestinya kepanitiaan tidak seperti ini. Ingat, Konferensi Asia Afrika juga ajang pembuktian bahwa Jokowi bukan komparador asing,” demikian Hendrajit.
Artikel ini ditulis oleh:
