Jakarta, Aktual.co —Ucapan pedas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebutkan akan menggusur pemukiman kumuh dengan alasan untuk memberantas kriminal (preman), menuai kritik Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Memberantas kriminal dan menggusur pemukiman kumuh, dianggap tidak ada kaitannya sama sekali. Dan tidak ada jaminan penggusuran pemukiman kumuh dapat mengurangi angka kriminalitas di Jakarta.
“Tidak semua pemukiman kumuh dihuni oleh preman, itu yang pelu diingat oleh Ahok. Pemukiman kumuh justru mayoritas dihuni banyak kelas pekerja. Mulai dari buruh cuci gosok, buruh pabrik, sopir, kondektur, pekerja konveksi, sampai karyawan swasta,” kata Sekretaris Wilayah SPRI DKI, Rio Ayudhia Putra, dalam siaran pers yang diterima aktual.co, Selasa (27/1).
Opini yang dibangun Ahok, menurutnya, dapat menyudutkan orang miskin yang bekerja profesi rendahan dan tinggal di kawasan kumuh. Ahok seperti tengah menggiring dukungan kelas menengah untuk membenarkan tindakannya melakukan penggusuran pemukiman kumuh yang ditudingnya sebagai sarang preman.
Ketimbang menuding pemukiman kumuh, kata dia, Ahok harusnya bekerja sama dengan penegak hukum untuk melindungi orang miskin dari jerat preman-preman kelas kakap yang mengkorupsi uang rakyat atau mafia tanah. “Penjahat semacam ini yang seharusnya digusur Ahok. bukannya pemukiman kumuh yang dihuni orang miskin.”
Seperti diberitakan sebelumnya, lantaran gerah dengan tingkat kejahatan di Jakarta, Ahok menegaskan akan ‘berantas’ kawasan kumuh yang ditudingnya sebagai sarang preman.
“Dia pasti tinggal di daerah situ, daerah pinggiran. Makanya kita mau pasang CCTV di daerah protokol untuk memantau. Ada sekitar 2.500 CCTV tahun ini. Kalau mereka preman, saya harus jadi kepala preman,” seloroh Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa (27/1).
Setelah kawasan kumuh diberantas, penghuninya dipindah ke rusun yang lebih manusiawi sehingga mudah untuk dikontrol, begitu kata Ahok. “Di situ anak-anaknya bisa kita perhatiin, istrinya kasih kegiatan itu akan mempengaruhi suaminya nggak macam-macam,” ujar dia.
Ahok sendiri mengklaim sejah ini kebijakan yang dilakukannya di Jakarta bertujuan untuk memberantas premanisme. Misal di sektor perparkiran, dengan memberlakukan parkir meter. Di mana tukang parkir liar diangkat jadi resmi dengan gaji dua kali upah minimum provinsi (UMP). Sehingga para tukang parkir itu bisa lebih terhormat.
“Kalau mereka tukang nodong mau minta gede terus kita hajar, nggak benar,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Artikel ini ditulis oleh:
