Dirjen Migas, I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016). Raker tersebut membahas Peraturan Menteri (Permen) no 37 tahun 2015 tentang tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi, Permen no 19 tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai 10 MW, Permen no 05 tahun 2016 tentang tata cara persyaratan pembelian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri dan membahas dana ketahanan energi. Aktual/Junaidi Mahbub

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM kembali mengeluhkan berbagai proyek infrastruktur gas yang mengalami penundaan akibat adanya kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Bahkan Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja mengusulkan kepada Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) agar memberikan restu padanya untuk melakukan revisi target program supaya lebih realistis.

“Infrastruktur gas anggarannya berkurang, jadi jumlahnya berkurang. Targetnya itu yang kita usulkan revisi,” kata Wirat di Kantor Kemenko Bidang Maritim, Jakarta, Selasa (23/8).

Namun lanjutnya komitmen untuk melakukan konversi dari BBM ke BBG terus diupayakan. “Tapi dari sisi lain, supaya Satasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tetap tumbuh, kita usulkan supaya marginnya dinaikkan,” ujarnya.

Sebelumnya Wirat juga pernah menyebut diantara proyek yang tertunda adalah pembangunan tangki LPG yang terletak di Ambon, NTT dan Papua. “Yang ditunda adalah FEED untuk tangki LPG yang tadinya Ambon, NTT, dan Papua,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebanyak Rp65 triliun. Adapun anggaran kementerian ESDM diperkirakan akan dipangkas sebesar Rp900 miliar.

(Dadang Sah)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan