Jakarta, Aktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengantisipasi penurunan kualitas data untuk sensus penduduk langsung yang dijadwalkan pada September 2020 sebagai dampak efisiensi anggaran imbas pandemi COVID-19.
“Saya bilang dengan biaya 25 persen tidak mungkin, pasti akan ada penurunan tapi kami sudah antisipasi,” kata Kepala BPS Suhariyanto ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (7/7).
Pria yang biasa disapa Kecuk ini mengatakan BPS mengantisipasi dengan melakukan penjaminan kualitas data apabila terjadi kesalahan yang diisi oleh penduduk dalam survei dengan metode kuisioner.
Caranya, lanjut dia, BPS akan melakukan metode Post Enumeration Survey (PES) dengan mendatangi rumah tangga langsung untuk memperbaiki kesalahan yang dijadwalkan pada Oktober 2020.
“Kalau ada perbedaan nanti kami cek seberapa besar bedanya dan tingkat kesalahannya,” kata Kecuk dalam wawancara khusus dengan Antara.
Dalam sensus penduduk gelombang kedua pada 1-31 September 2020, lanjut dia, BPS tidak melakukan wawancara langsung namun membagikan kuisioner kepada masyarakat yang belum mengikuti sensus secara daring atau online.
Pemberian kuisioner itu, kata dia, sebagai bagian penerapan protokol kesehatan dampak pandemi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 itu.
Nantinya petugas BPS didampingi Ketua Rukun Tetangga (RT) akan kembali ke penduduk untuk mengambil kuisioner yang sudah diisi.
Sebelumnya, BPS mendapat anggaran sensus penduduk 2020 sebesar Rp4 triliun. Namun, merebaknya COVID-19 membuat pemerintah melakukan efisiensi belanja, salah satunya dengan memangkas anggaran sensus penduduk menjadi sekitar Rp1 triliun.
Akibatnya, lanjut dia, jumlah petugas sensus kini dikurangi menjadi 247 ribu orang dari rancangan sebelumnya 400 ribu orang dengan honor yang menurun dari awalnya dirancang Rp3 juta menjadi Rp1,5 juta per bulan.
Satu petugas, kata dia, akan bertanggung jawab untuk membagikan dan memungut kuisioner di 5-6 RT. Adapun total RT di seluruh Indonesia, lanjut dia, diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta.
Saat ini BPS sedang melakukan uji coba sensus penduduk di 10 provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, dengan pemilihan daerah berdasarkan jumlah penduduk dan karakteristik daerah.
BPS juga sudah merampungkan sensus daring dengan partisipasi mencapai 51,4 juta penduduk atau sekitar 19 persen dari total penduduk Indonesia sekitar 270 juta.
Angka partisipasi sensus penduduk daring tertinggi adalah Bali sebesar 35 persen disusul Sumatera Selatan (34 persen) dan Sulawesi Utara.
