Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua Agus Hermanto berbincang usai Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Rapat tersebut membahas tentang pembahasan APBN Perubahan, penetapan anggota komisi dari masing-masing fraksi, pengambilan keputusan tingkat dua tentang UU Perlindungan Anak dan pelantikan dua anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW). AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Anggaran Kementerian BUMN dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tetap seperti anggaran tahun ini yang mencapai Rp243,8 miliar. Pasalnya tugas KBUMN hanya mensukseskan program dukungan manajemen dan program pembinaan BUMN.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilihat dari kondisi fiskal pemerintah, maka banyak anggaran di banyak kementerian/lembaga (K/L) yang tak dipatok terlalu besar, salah satunya Kementerian BUMN.

“Bagi pemerintah, terkait keberpihakan dan pengelolaan anggaran ini, kami anggarakan berdasar skala prioritas. Kami hanya ingin ingatkan seperti yang diharapkan Pak Presiden Jokowi, agar selalu ada desain program untuk rakyat,” tandas Menkeu saat raker dengan Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/9).

Bahkan selama ini, kata dia, dengan anggaran besar terkadang terjadi penggunaan yang tidak tepat dan terkesan pemborosan.

“Makanya, jangan sampai ada anggaran besar hanya untuk biaya honorarium PNS, atau juga untuk perjalanan dinas, konsenyering, seminar, dan lainnya seperti yang terjadi di masa lalu,” tandas Menkeu.

Jika hal itu terjadi lagi, kata Menkeu, maka rakyat sendiri tidak merasakan manfaatnya. Terutama bagi pelaku sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa menerima manfaatnya.

“Padahal kita sudah tegaskan, sektor UMKM tetap harus mendapat dukungan terus-menerus. Dan dukungan ke UMKM ini bisa juga dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BUMN-nya,” jelas dia.

Dia menambahkan, pagu anggaran untuk Kementerian BUMN di tahun 2017 ini untuk mendanai dua program manajemen dan teknis serta pembinaan BUMN tersebut.

“Jadi, pagu anggaran 2017 Kementerian BUMN yang mengusulkan Rp243,8 miliar ini sesuai dengan usulan dalam nota keuangan,” jelas dia.

Dia menambahkan, peran BUMN juga sangat penting dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota-desa dan antar income masyarakatnya.

“Makanya, ketimpangan ini kita bisa lakukan dengan membangun infrastruktur agar mengurangi gap ini,” pungkas dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS